JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah orang mengatasnamakanGerakan Mahasiswa Pengawal Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019). Dalam aksinya merekamenyampaikan dukungan terhadap komisioner KPU.
Mereka bahkan mengapresiasi jalannya pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019 yang menurutnya sudah berjalan baik, lancar, aman, tertib dan damai tanpa kecurangan apapun.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Wiryawan mengatakan, tentu hal ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan, terlepas dari berbagai insiden serta sedikit gangguan yang muncul dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan pada 17 April lalu.
Namun, Wiryawan menyesalkan, belakangan ini muncul berbagai isu yang digaungkan oleh sekelompok orang atau individu untuk melakukan aksi people power. Menurutnya, hal itu justru berpotensimemecah bangsa dan negara.
"Gerakan yang mengatasnamakan rakyat tetapi tidak demikian adanya, rakyat hari ini masih lebih banyak yang menginginkan Indonesia damai dan maju kedepanya dibandingkan dengan harus melakukan People power yang tentu tidak ada manfaatnya bagi bangsa dan negara," kata Wiryawan, saat aksi di depan KPU RI, Jakarta,Senin (13/5/2019).
Karenanya, dia mengaku, pihaknya tidak akan ikut-ikitan gerakan people power tersebut. Karena dari banyak aspek dan sisi, hari ini belum ditemukan musuh bersama seperti kasus pada tahun 1964 dan 1998.
"Kondisi hari ini kami rasa masih cukup baik, bahkan kondisi negara bisa maju dengan cepat dalam waktu dekat ini jika kita bersatu dan kompak dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa," katanya.
"Kemudian muncul juga isu untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang kami rasa itu sangatlah tidak perlu. KPU hari ini didiskreditkan oleh sekelompok orang, tapi KPU tidak perlu hawatir bangsa indoesia masih percaya terhadap anda terutama kaum mahasiswa," ujarnya.
Berikut pernyataan sikap Gerakan Mahasiswa Pengawal Demokrasi selengkapnya:
1. Mahsiswa Menolak gerakan People Power.
2. Mendukung KPU sepenuhnya, semasih bekerja sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang berlaku.
3. KPU tidak peru takut dalam melaksanakan tugasnya semasih bekerja sesuai aturan yang ada.
4. Menolak munculnya wacana mendelegitimasi hasil pemilu. (Alf)
