Aksi di depan Bawaslu yang diagendakan 21 dan 22 Mei menuai insiden. Ada yang terluka bahkan tewas. Unjuk rasa yang awal memang ditargetkan 22 Mei untuk mendengar pengumuman telah didahului KPU 21 malam jam 01.30 WIB. Tentu menimbulkan kehebohan. Tadinya ingin mengurangi tensi rencana aksi. Momen 22 yang ditunggu ternyata hilang oleh "pengumuman" prematur. Pengacauan jadwal telah dilakukan KPU sejak awal setelah dihembuskan akan dilakukan 25 atau 28. Aksi tetap berjalan untuk 21 dan 22. Karena di bulan Ramadhan maka agenda dikaitkan dengan berbuka dan sahur. Tentu beda persepsi dengan aparat keamanan bahwa aksi itu sampai jam 18. Titik toleransi sampai shalat tarawih. Disini masalah terjadi. Seperti biasa pembubaran paksa harus dengan "lempar-lemparan" dahulu. Alasan itu selalu penting. Ya kerusuhan terjadi. Entah asli entah buatan entah pula ekses nyatanya ada penyerangan masuk ke Masjid di Petamburan Tanah Abang. Yang diributkan dilakukan oleh Brimob.

FPI jadi target dan konon salah satu korban adalah anggota FPI Pandeglang yang menginap di masjid Petamburan tersebut. Korban tewas terus bertambah. Kepolisian Brimob yang "menyerang" bahkan menembaki masjid kemudian menjadi isu sensitif. Sejalan dengan viralnya anggota Brimob "sipit" yang kemudian muncul dugaan adanya "tentara Cina" di kesatuan kepolisian. Ini perlu klarifikasi sebab hubungan Brimob dan pengusaha pengusaha "keturunan" Cina di Indonesia sedang menguat. Pernah viral di ultah Brimob pemberian gelar anggota kehormatan kepada pengusaha keturunan tersebut. Video yang beredar nampak pengusaha tersebut sedang digendong dengan penuh hormat oleh pasukan Brimob. Soal Brimob juga hangat dibincangkan berkaitan dengan senjata standard TNI serta baru saja Mantan Panglima TNI mengungkap "pengurasan" gudang senjata TNI oleh kepolisian.

Insiden telah terjadi sementara aksi 22 Mei akan tetap dilaksanakan. Sebagian peserta kini menginap di berbagai tempat termasuk masjid-masjid. Ada suasana "semangat jihad" di kalangan peserta aksi. Kecurangan Pemilu tetap sebagai isu utama. Belum bergeser kepada pertanggungjawaban Presiden. Bukan hal tak mungkin jika tak ada respons positif atau penanganan yang keliru, represif misalnya maka tuntutan justru akan sampai pada turunnya Presiden Jokowi. Dunia pun tentu sedang ikut memonitor.

Jokowi tak bisa diam menghadapi kondisi ini. Sebagai Capres yang "dimenangkan kontroversial KPU" boleh sedang syukuran. Buat buatan dengan rakyat rakyatan. Sebagai Presiden ia adalah penanggungjawab keadaan. Bukan hanya keuntungan dualisme status saat kampanye, namun situasi buruk pun efek kritisisasi kecurangan kemenangan dualisme status ini harus di terima juga tanggungjawabnya. Adakah memiliki kemampuan mengatasi masalah bangsa yang sakit ini atau sembunyi dan masih bermain-main sebagai Presiden pencitraan.

Jakarta, 22 Mei 2019 (*)