JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sampai hari ini (8/6/2019) terhitung sudah 18 hari sejak pengumuman hasil rekapitulasi manual berjenjang Pilpres 2019 dilakukan KPU pada 21 Mei yang lalu.

Namun, website situng KPU tercatat belum menyelesaikan rekapitulasinya. Sontak, kejanggalan ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Pengamat Politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul mengatakan, bahwa kejanggalan ini akan menjadi batu sandungan KPU dalam persidangan di MK.

"Sampai saat ini website situng KPU masih diangka 97,083% data masuk. Sementara pengumuman hasil secara 100% sudah dilakukan 18 hari yang lalu. Ini tentu diluar kewajaran. Saya kira KPU akan kesulitan mempertanggung jawabkan hal ini pada persidangan di MK" ujar Adib.

Dosen Fisip ini mengatakan bahwa ini bukan serta merta terkait masalah teknis, sebab data sudah 100% dimiliki KPU.

"Tentunya, ini bukan hal teknis ya. Karena datanya ada. Kan, pengumuman 21 Mei kemarin berdasarkan 100% data. Saya kira KPU punya alasan tertentu. Namun apapun alasannya, tidak seharusnya website tersebut didiamkan." kata Adib.

Bawaslu sebelumnya telah memutuskan agar KPU dapat memperbaiki administrasi website tersebut pasca terjadi banyaknya kesalahan input yang menguntungkan paslon 01. Hal ini menurut Adib akan menambah ketidakpercayaan publik pada KPU.

"KPU sudah diberi kartu kuning oleh Bawaslu untuk memperbaiki Situng. Namun sampai saat ini masih belum selesai. Ini menambah dugaan buruk dari masyarakat kepada KPU." lanjut Adib.

Adib mengatakan bahwa dirinya pernah menyarankan agar KPU dapat lebih memperhatikan pola komunikasi dalam konteks keterbukaan informasi publik, karena hal tersebut berhubungan langsung pada opini publik.

"Saya pernah katakan di media, agar KPU bisa menjaga pola komunikasinya. Jangan selalu membuat opini publik menjadi liar. Kejanggalan Situng KPU ini membuat penetrasi beragam di masyarakat, dan semuanya merupakan opini negatif." ujar Adib.

Adib mengatakan agar KPU dapat lebih terbuka kepada publik, terlebih saat ini KPU menjadi pihak terlapor dalam kasus gugatan sengketa pilpres di MK.

"Saya harap KPU bisa lebih terbuka di Publik, dan menjelaskan hal-hal terkait belum tuntasnya Situng KPU ini. Jangan sampai, sebelum proses pengadilan di MK, tapi KPU telah dianggap bersalah oleh publik karena kejanggalan tersebut." Tutup Adib. (Alf)