Anak Perusahaan BUMN Ya BUMN

Oleh Margarito Kamis (Doktor HTN, Staf Pengajar FH Univ Khairun Ternate) pada hari Senin, 17 Jun 2019 - 15:29:03 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1560760143.jpg

Gedung Mandiri Syariah (Sumber foto : Istimewa)

Frangki Sahelatua arek Suroboyo berdarah Ambon manise punya kepekaan moral tinggi atas bangsa ini. Kepekaan itu dituangkan dalam lagunya yang berjudul Perahu Retak. Bait demi bait lagunya mencerminkan kepekaan moralnya. Terus terang bait demi bait lagunya menusuk nurani. Andai masih bersama kita, akankah ia tergoda dengan polemik anak usaha  BUMN bertatus BUMN atau bukan pada saat ini, dan menjadikannya bait demi bait lagu yang menghidupkan nurani? Saya tidak tahu.

Polemik ini muncul setelah kuasa hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan status hukum Kiyai Ma’ruf sebagai Dewas Bank Syariah Mandiri, tetapi pada saat yang sama menjadi cawapres. Bagaimana sebenarnya hukumnya? Apakah anak perusahaan BUMN secara hukum juga berstatus sebagai BUMN? Soal hukum ini harus dibuat jelas. Ukurannya harus hukum, bukan politik, bukan pula ekonomi.

Ini Aturannya

Sejumlah Direksi anak perushaan BUMN yang dihukum melakukan tindak pidana korupsi, sudah diketahui. Ini disebabkan, secara normatif keuangan anak perusahaan BUMN itu dianggap berstatus hukum sebagai keuangan negara. Akibatnya secara hukum kerugian keuangan negara itu menjadi dasar kualifikasi hukum sebagai tindak pidana korupsi. Rasionalkah argumen ini? Ya rasional, tetapi belum cukup.

Mengapa belum cukup? Dalam tindak pidana korupsi, unsure delik yang determinatif adalah sifat uang, bukan status badan hukum. Badan hukum boleh saja privat, tetapi ketika badan hukum privat itu menggunakan uang negara, pelaku penyalahgunaan uang itu dikualifikasi melakukan tindak pidana korupsi. Itu sebabnya diperlukan tambahan dasar hukum untuk mengkualifikasi status hukum anak perusahaan BUMN sebagai BUMN.

UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, harus diakui tidak memberi sifat hukum terhadap anak perusahaan BUMN. Bahkan UU ini tidak mengenal terminologi anak perusahaan BUMN. Karena tidak mengatur, maka tidak beralasan hukum cukup menyodorkan UU ini sebagai dasar kokoh mengkualifikasi anak perusahaan BUMN sebagai BUMN. Jelas tidak cukup. Lalu apa hukum  yang bisa disodorkan untuk mengkualifikasi status hukum anak perusahaan BUMN sebagai BUMN?

Sama seperti UU Nomor 19 Tahun 2003 di atas, hukum lain di bawah UU pun tidak secara spesifik mengatur anak perusahaan BUMN. Disini letak rumitnya mengenal status hukum anak perusahaan BUMN ini. Tetapi dengan menggunakan penalaran sistimatis status hukum anak perusahaan BUMN itu dapat dinyatakan secara jelas.

PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pernyataan Modal Negara BUMN dan PT, memang tidak bicara secara spesifik tentang anak perusahaan BUMN. Yang dibicarakan pada PP ini diantaranya adalah pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris (Dekom) dan Dewan Pengawas (Dewas).  Pada pasal 49 ayat (1) PP ini diatur pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Direksi dilakukan oleh RUPS dan Dewas oleh Menteri.

Penyebutan jabatan Dewas pada PP di atas tidak demi hukum menjadi dasar mengualifikasi anak perusahaan BUMN sebagai BUMN. Terminoologi “anak perusahaan BUMN” baru dinyatakan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02102 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Anak Perusahaan BUMN. Pada pasal 1 angka 2 Peraturan ini diatur “Anak Perushaan BUMN, yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.”

Status anak Perusahaan BUMN sebagai BUMN yang telah dinyatakan dalam Permen BUMN di atas, dikuatkan tidak dengan Permen, melainkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Penyertaan dan Penatauasahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT jelas mengualifikasi Anak Perushaan BUMN yang berbadan hukum PT adalah BUMN.

Penegasan status anak perusahaan BUMN sebagai BUMN dinyatakan dalam pasal 2A ayat (2). Ketentuan selengkapnya: Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2)  huruf f dijadikan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, “maka BUMN lain tersebut menjadi anak perushaan BUMN” (tanda petik dari saya)  dengan ketentuan wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Penegasan status anak perusahaan BUMN sebagai BUMN juga terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017. Ini adalah putusan MA dalam perkara pengujian materil PP Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pemohon dalam perkara ini diantaranya Prof Mahfud, MD sebagai Ketua Korps HMI, Dr. Alfan Alfian, dan Dr. Suparji, SH.

Dalam salah satu pertimbangannya majelis kasasi MA dalam perkara ini menyatakan “Bahwa  sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan bentuk “BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN” (tanda petik dari saya) maka ketentuan pasal 2A ayat (6) dan ayat (7) objek HUM a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Takut

Sejauh semua ketentuan diatas eksis berlaku sebagai hukum positif, maka tidak tersedia nalar dalam ilmu hukum untuk disodorkan mematahkan argumen kuasa hukum Prabowo-Sandi terhadap status hukum Kiyai Ma’ruf pada Bank Syariah Mandiri. Penalaran apapun tidak akan dapat menghasilkan argumen falid untuk mengatakan bahwa Bank Syariah Mandiri bukan BUMN, sekalipun badan hukumnya berbentuk PT.

Bentuk badan hukum tidak lagi menjadi soal hukum Bank Syariah Mandiri. Hukumnya jelas, karena –PP, Permen dan Putusan Mahkamah Agung - telah secara exprecis verbis- mengualifikasi anak perusahaan BUMN berstatus hukum sebagai BUMN. Bank Syariah Mandiri, dengan demikian menurut hukum merupakan BUMN yang berfungsi sebagai unit usaha syariah dari BUMN yang namanya Bank Mandiri.     

Akankah kenyataan hukum itu bisa disanggah? Rasanya sulit, walau bukan mustahil. Konsekuensinya semua argumen, apapun itu termasuk argumen kekayaan anak perusahaan BUMN tidak bersumber langsung dari keuangan negara, APBN yang dipisahkan, terpatahkan. Argumen yang menunjuk sifat hukum anak BUMN sebagai PT dan kekayaannya sebagai kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara pun terpatahkan.

Sekalipun begitu, harus diakui masih ada problem. Problemnya bila MK tidak menerima dalil tentang status hukum Kiyai Ma’ruf itu. Tidak diterima karena secara faktual dalil itu baru dituangkan dan dijadikan dalil dalam permohonan yang telah diperbaiki sehingga menjadi dalil tambahan, dan permohonan perbaikan itu baru diajukan pada tanggal 10 Juni. Ini soal hukum  acara, soal formil, soal prosedur berperkara.

Tetapi bila MK bersandar pada prosedur, yang dengan itu MK menolak dalil ini, maka MK harus menemukan argumen yang hebat sekali untuk dijadikan landasan penolakan atas dalil pemohon untuk isu lain, yang bersifat administratif atau prosedur. Tanpa itu akan terlihat rancu. Disitu letak sulitnya membangun argumen. Jangan lupa mahkota putusan hakim terletak pada kedalaman derajat pertimbangan, argumennya, bukan yang lain.

Dalam hal MK menerima dalil pemohon dalam permohonan perbaikan itu, apa konsekuensinya? Pembuktian perkara sengketa pilpres ini menjadi amat sangat sederhana. Bila kuasa hukum pemohon dapat membuktikannya, maka melayanglah semua argumen, apapun itu dan dari siapapun yang dapat diandalkan menolak dalil pemohon, Prabowo-Sandi. Itulah konsekuensinya. Sangat krusial, bahkan fatal.

Akankah MK memiliki keberanian memasuki dan berenang di lautan bergelombang dan berarus bahaya ini? Ini perkara berat dalam dimensi politiknya, bukan dimensi hukumnya. Tetapi seberat-beratnya semua persoalan, apapun itu, tidak lebih berat daripada takut pada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dia yang Maha Melihat, Maha Mengetahui dan Maha Adil dalam setiap aspeknya. Hebatnya MK, kata yang mulia Pak Anwar Usman, Ketuanya hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Insya Allah. (*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #bumn  

Bagikan Berita ini :