Opini

MK di Lautan Keadilan Prosedural

Oleh Margarito Kamis (Doktor HTN, Staf Pengajar pada FH Univ Khairun Ternate) pada hari Rabu, 19 Jun 2019 - 05:56:34 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1560898594.jpg

Margarito Kamis (Doktor HTN, Staf Pengajar pada FH Univ Khairun Ternate) (Sumber foto : ist)

Sungguh tak berarti, tak bermakna,hambarnya kemenangan yang  diperoleh dengan cara yang terkutuk oleh adab keadilan. Keadilan, karena itu dalam urusan apapun pada semua aspek kehidupan yang beradab dan bermartabat, tidak bakal bisa, dengan cara apapun diletakan sejauh mungkin dengan tata cara, prosedur. Prosedur, karena itu bernilai sama dengan substansi. 

Itu sebabnya prosedur, apapun yang dimaksudkan dengannya, tidak pernah menemukan sifatnya sebagai hal yang tidak andal untuk semua orang beradab, bermartabat dan mereka yang tahu bahwa Pencipta dirinya Maha Tahu dan Maha Teliti. Persis seperti itu yang dapat diduga didemostrasikan oleh dua kubu kuasa hukum –kuasa hukum Prabowo-Sandi (Pemohon) dan kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf (Pihak terkait) dan termohon (KPU) di MK. 

Kedua kubu, sejauh yang terihat dan dapat diresapi dengan baik mengadu “prosedur” dalam mempertahankan hal yang mereka yakini benar. Pada awalnya kuasa pemohon menyodorkan serangkaian hal yang mereka sebut kualitatif, sebelum akhirnya memadatkannya dengan hal-hal yang 
disifatkan kuantitatif. Menyambut serangan yang terlihat mematikan itu, kuasa hukum pihak terkait pun menembakan serangan yang pada level tertentu terlihat mematikannya juga. Peluru yang ditembakan sama; prosedur. 

Kuasa hukum mereka, begitu yang tersaji di persidangan itu menyodorkan sisi-sisi prosedur dalam membetengi keyakinan mereka. Itu tercermin dari argumen mereka bahwa hal yang dipersoalkan pemohon seharusnya di periksa di Bawaslu, bukan di MK. Sembari menggenggam erat Peraturan MK tentang acara pemeriksaaan perkara pilpres, kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf “mendiskualifikasi perbaikan permohonan“ Prabowo-Sandi. Argumennya sederhana; hukum acara persidangan perkara pilpres yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 dan Nomor Tahun 2019 tidak mengenal “perbaikan permohonan.” 

Esensinya 

Tukang hafal hukum suka berdendang dengan menunjuk “hukum acara” sebagai hukum yang dalam sifatnya mengatur tata cara berperkara,
termasuk bersidang. Sebatas itu, sesederhana itu. Hukum substansial dalam pandangan itu terakdir sebagai hukum yang tak memiliki sifat prosedur. Hanya hukum prosedural saja, dalam pandangan itu yang ditunjuk sebagai cara mempertahankan hak yang diatur dalam hukum substansial. 

Tidak benar, untuk alasan apapun pandangan itu, karena satu sebab kecil. Sebab itu adalah hukum, dalam bentuk dan apapun sifatnya terdefenisikan secara hakiki sebagai cara “mengekang” nafsu kebinatangan setiap orang. Dalam sifat itu hukum untuk semua jenisnya tidak pernah dimaksudkan lain selain “mencegah- menghalangi - membimbing” siapapun agar menggunakan kekuasaan atau kekuatannya merampas hak orang. 
Karenan sifat hukum seperti diatas sangat umum, maka diperlukan pengkhususan. Pengkhususan inilah yang melahirkan hukum yang mengatur soal-soal teknis, prosedural; mengatur batas – cara – menuntut hak, 
membuktikan tuduhan, nilai dan kekuatan bukti, dan cara hakim sampai pada kesimpulan dan menjatuhkan hukum atas perkara itu. 

Hukum prosedural, dengan demikian merupakan hukum tentang cara menjinakan keangkuhan, mendekatkan setiap orang pada kepastian, mengisolasi kebencian dan memendekakan jarak setiap orang pada 
kepastian. Hukum ini melarang, dalam esensi yang agung hak dan bathil harus dipisahkan secara nyata. Hak lahir dari sebab yang benar dan pasti, begitu juga hak hilang juga harus dengan sebab yang pasti. 

Dalam sidang di MK kemarin, terlihat jelas hal itu didemonstrasikan kuasa hukum termohon (KPU) dan kuasa hukum pihakt terkait. Apa buktinya, dimana, kapan, siapa melakukan, bagaimana bentuk penyimpangannya atau penyelewengannya adalah ungkapan khas hukum acara. Begitulah keharusan-keharusan prosedural.

Kepekaan 

Sayidina Ali Bin Abi Thalib, pintu ilmu ini kalah dengan seorang yahudi yang dituduh Sayidina, Amirul Mukminin ini, mengambil baju besinya. Penyebabnya sederhana. Sayidina Ali tidak mampu menyodorkan bukti atas klaimmnya itu. Sayidina Ali hanya bisa menghadirkan Qanbar, pembantunya dan Hasan, anaknya sebagai saksi atas tuntutannya. Hebatnya menurut Syuraih Al-Iraqi, hakim hebat itu, keduanya tidak memenuhi syarat sebagai saksi.

Qanbar terikat hubungan kekerabatan dengan Sayidina Ali, dan Hasan, anaknya yang menurut Sayidina Ali telah dikatakan Rasulullah Sallahllahu Alaihi wa Sallam sebagai ahli surga itu, memiliki pertalian darah, jiwa dengan Sayidina Ali. Gugurlah syarat menjadi saksi. Sayidina Ali pun 
kalah.

Sayidina Umar Bin Khathab kalah karena ia tidak mampu menyodorkan bukti bahwa tanah yang dibelinya dari seseorang dan berada 
dalam penguasaannya, yang ternyata diklaim seorang Badui sebagai miliknya. Si Badui ternyata tidak memiliki bukti juga dan meminta kepada Abu Yusuf sebagai Qadi Al’Qhudat (Hakim Agung) membebani pembuktian kepada Sayidina Umar. Si Badui meminta Abu Yusuf menyuruh Sayidina Abubakar bersumpah bahwa tanah itu miliknya. Sayidina Umar tidak mampu 
melakukannya, karena tidak memiliki bukti pembelian. Akibatnya Abu Yusuf, 
hakim pertama dalam sejarah Islam sebagai hakim agung itu mengalahkannya. 

Praktis kedua Khulafa Ar-Rashidin ini kalah, dalam perkaranya masing-masing dengan sebab keduanya tidak dapat menyodorkan bukti. Padahal baju yang dikuasai si Yahudi sebenarnya milik Sayidina Ali, dan tanah yang dikuasai Sayidina Abubakar diperoleh dengan cara membeli. Hukum prosedural ternyata mengalahkan kedua orang hebat ini.

Hari ini, pada sidang yang ketiga, sesuai agenda sidang perkara ini MK akan memeriksa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli (saksi ahli) dari kuasa hukum pemohon. Kabarnya saksi yang akan berjumlah 15 orang dan ahli sebanyak dua orang. Apa maknanya? Pemohon dapat mengajukan bukti atas tuntutannya. Masalahnya dalil apakah yang akan dibuktikan, dan apakah bukti itu memiliki kekuatan serta nilai sebagai bukti yang sah dan meyakinkan? 

Mengapa tidak cukup dengan sah saja, tetapi harus ditambah dengan meyakinkan? Pada dua kasus diatas, dua Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam yang hebat itu kalah karena tak mampu menyajikan bukti dalam pemeriksaan kedua hakim hebat itu. Sedangkan pada perkara pilpres, pemohon mengajukan bukti. Mengapa masih harus dipersoalkan derajat keabsahan bukti dan derajat meyakinkannya bukti-bukti itu?
Sebab fundamentalnya adalah kepastian. Kepastian merupakan sebab hakiki dalam menetapkan hukum, karena dengannya hak timbul atau dengannya menghapuskan hak yang telah ada pada seseorang. Dalam hal kepastian itu tak tercipta, maka lebih baik membiarkan hak itu tetap pada orang yang diberikan. Hukum mengenal prinsip hak lahir dari keadaan hukum –bukti- yang sah, pasti. Praktis bukti yang sah, berkekuatan hukum 
dan nilainya meyakinkan adalah unsur hakiki hakim mengakhirkan –menetapkan hukum – atas setiap sengketa. 

Bagaimana bila, ambil misalnya pemohon mengajukan bukti DPT untuk menguatkan dalilnya tentang kurang lebih 17 juta nama dalam DPT dinilai tidak cukup andal? Apalagi dalam kenyataannya selisih suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar kurang lebih 17 juta. Apakah besaran selisih suara itu dapat ditunjuk sebagai akibat langsung dari DPT yang pernah dipersoalkan? 

Bila tidak ada saksi yang dapat menerangkannya, bagaimana hakim 
menilai, memberi kekuatan hukum atas bukti itu dan bagaimana pula hakim 
meyakini nilai hukum atas bukti-bukti itu sah dan meyakinkan? Bisakah dalam keadaan seperti itu dikatakan bukti-bukti itu dikualifikasi sebagai bukti yang tidak cukup memberi kepastian hubungan sebab-akibat? 
Tetapi bagaimana bila MK menganggap fakta itu menyediakan masalah? Apa yang akan dilakukan? Bagaimana bila hal yang sama terjadi pada dalil lain? Bersandar pada prosedur, dan prinsip hukum dalam hal 
terdapat keraguan, maka ambil yang paling sedikit keraguannya. Di titik itu kepekaan hakim yang tercipta karena ilmu dan pengetahuannya tentang hal-ihwal pemilu menjadi kunci pembimbing putusannya. *** 

Jakarta, 19 Juni 2019i

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #mahkamah-konstitusi  

Bagikan Berita ini :