JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)Johnny G Platekurang setuju jika Partai Gerindra masuk dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin. Pasalnya, program-program yang ditawarkan oleh Gerindra pada Pemilu kemarin sangat bertentangan dengan program Jokowi.

"Selama 8 bulan kampanye ini kita tahu apa yang ditawarkan Gerindra, di bidang ekonomi itu berlawanan arah dengan program Pak Jokowi, infrastruktur dia engga setuju, padahal Pak Jokowi mau melanjutkan infrastruktur. Hutang dia engga setuju, pak jokowi mau meneruskan hutang yang produktif dan akuntabel, ini kalau bertentangan gitu gimana kabinet, nanti hanya membuat keributan, masalah yang tidak perlu aja," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dirinya mengatakan, oposisi sangat diperlukan untuk menyeimbangkan berjalannya pemerintahan. Ia juga yakin Presiden Jokowi tetap pertahankan oposisi di pemerintahannya.

"Ini kita butuh juga pengawasan. Gerindra harus mampu oposisi yang kontributif, jangan semua menjadi kabinet, kalau semua masuk kabinet ini ngapain pilpres kalau semuanya di kabinet," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Johnny, rekonsiliasi tidak harus terjadi dengan bergabungnya kabinet namun juga menjadi oposisi yang objektif dalam pemerintahan.

"Koalisi KIK aja sudah 60 persen di parlemen, sudah 10 parpol, lima di DPR, lima di luar DPR. Tambah Demokrat, PAN dan Gerindra, wah kayak apa itu kabinet, "pelangi" banget," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya isu bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan semakin berhembus kencang menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski begitu, Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon memastikan jika hingga kini partainya belum terfikirkan untuk bergabung ke dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jika gugatan mereka tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK). (ahm)