JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usai Jokowi-Ma"ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), beredar daftar nama-nama menterikabinet Jokowi-Ma"ruf periode 2019-2024 di aplikasi pesan WhatsApp.
Dalam daftar menteri kabinet Jokowi yang tersebar, ada nama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang ditulis menjadi Menteri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan hingga Sandiaga Uno menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko menyebut, nama-nama ituhanya isu belaka. Dia pun meminta isu tersebuttidak ditanggapi secara serius.
"Ya namanya isu, kan setiap berganti itu. Enggak usah terlalu ditanggapi, hampir tiap minggu berubah," ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/7/2019).
Moeldoko menerangkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait dengan daftar Kabinet Kerja Jokowi - Maruf Amin. Dirinya juga menegaskan tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk merancang daftar kabinet Jokowi-Ma"ruf Amin.
"Eggak ada tim, itu haknya presiden. Itu hak preogratif presiden," tandasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya beredar daftar Menteri dan Pejabat Non Menteri di WhatsApp. Berikut daftarnya:
Perubahan Nomenklatur dan Kandidat Menteri Kabinet Kerja 2019-2024
MENTERI KOORDINATOR
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam : Jend. TNI. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Dr. Sri Mulyani
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Dr. A. Muhaimin Iskandar
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam:
Jend. TNI. (Purn). Moeldoko
MENTERI
1. Menteri Sekretaris Negara : Prof. Dr. Widodo Eka Cahya.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Prof. Dr. Hendrawan Supratiknyo.
3. Menteri Dalam Negeri: Dr. Pramono Anung Wibowo
4. Menteri Luar Negeri : Dr. Retno Lestari Priansari Marsudi
5. Menteri Pertahanan : Jend. TNI (Purn) T. B. Hasanudin
6. Menteri Hukum dan HAM : Prof. Dr. Mahfud MD, SU.
7. Menteri Komunikasi dan Informatika: Dr. Rudiantara
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Prof. Dr. Pratikno
9. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Mardiasmo
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ignatius Jonan
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: H. Nusron Wahid, SE, ME
12. Menteri Perindustrian: Dr. Eric Tohir
13. Menteri Perdagangan: Haryadi Sukamdani
14. Menteri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan: Surya Paloh
15. Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: H. Syaifullah Yusuf.
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat : Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Lingkungan Hidup : Susi Pujiastuti
18. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN : Airlangga Hartanto
19. Menteri Agama: Prof. Dr. Mahasin. MA
20. Menteri Kesehatan : Ilham Oetama Marsis
21. Menteri Sosial: Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono
22. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Grace Natalie
23. Menteri Pendidikan Nasional: Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si
24. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi
25. Menteri Pemuda dan Olahraga: Agus Gumiwang Kartasasmita
26. Menteri Kebudayaan Nusantara: Dr. Hilmar Farid
27. Menteri Perhubungan : Dr. Bambang S. Brojonegoro
28. Menteri Kelautan dan Perikanan : Dr. Budi Karya Sumadi
29. Menteri Pariwisata : Triawan Munaf
30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Dr. Arif Budimanta
PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Jaksa Agung : Tumpak Panggabean
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia : Andika Perkasa
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Tito Karnavian
4. Sekretaris Kabinet : Johan Budi SP
KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
1. Kepala Badan Intelijen Negara : Budi Gunawan
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sandiaga Uno
3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Irfan Asy"ari Sudirman
Keterangan:
1. Menko Kemaritiman berubah menjadi Menko Kemaritiman & SDA.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipisah menjadi: Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kebudayaan Nusantara.
3. Kementerian Desa PDTT digabung ke Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Tenaga Kerja. (Alf)
