Editorial

Berkacalah Para Wakil Rakyat, Rp 1,95 T= 0 UU

Oleh Aris Eko pada hari Senin, 18 Mei 2015 - 08:15:00 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

31DSC_0004.JPG

Rapat Paripurna DPR (Sumber foto : Indra Kesuma/TeropongSenayan)

Memasuki pembukaan Masa Sidang ke IV belum satupun Rancangan Undang-Undangan (RUU) berhasil di tuntaskan oleh para anggota DPR periode 2014-2019. Padahal sudah lebih enam bulan menjalani masa kerja.

Banyak alasan untuk menjelaskannya. Namun kita mengingatkan bahwa masyarakat awam yang semakin cerdas tak lagi mudah menerima alasan pembenaran yang terkesan hanya untuk berkerlit atas gagalnya tugas legislasi.

Sebab, masa enam bulan kerja para anggota dewan bukanlah tanpa ongkos negara. Sebab alokasi dana untuk kegiatan DPR selama 2015 mencapai sekitar Rp 3,9 triliun, baik untuk satuan kerja DPR maupun Setjen DPR.

Hitungan kasar saja, untuk kurun waktu enam bulan maka sekitar Rp 1,95 triliun terpakai. Tentu ini tidak akurat alias hitungan kasar. Namun jelas tidak kecil dana negara yang telah tersalur untuk membiayai kegiatan dewan selama enam bulan.

Namun kita juga tidak menutup mata bahwa anggota dewan tidak duduk manis. Beberapa tugas juga diselesaikan, seperti UU APBN/P 2015, penetapan Perppu pemilihan Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah menjadi UU,  pengesahan perjanjian internasional, penetapan Perppu Plt Pimpinan KPK menjadi UU dsbnya.

Kita juga mengetahui para anggota dewan menjalankan tugas pengawasan dan penganggaran. Kita juga memahami para anggota dewan begitu antusias menjalankan tugas reses, baik menemui konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) maupun Kunjungan Kerja (Kunker).

Kita juga menyambut baik upaya Komisi VIII tegas menekan biaya naik haji. Meski dalam rupiah mengalami kenaikan, namun dalam mata uang dollar AS memang turun. Kita juga melihat dewan memilih Kapolri maupun Deputi Gubernur BI.

Hanya saja rasanya cukup proporsional jika kita mengingatkan para anggota dewan bahwa semua itu masih belum memadai. Baik karena tugas yang melekat maupun mengingat besarnya dana yang disiapkan oleh negara. 

Selain tugas dan fungsi legislasi yang kedodoran, fungsi pengawasan juga belum optimal. Setidaknya, masyarakat bawah yang kini mengalami beratnya beban ekonomi mengharapkan bantuan teriakkan suara legislatif lebih tegas dan kencang untuk membangunkan eksekutif.

Mumpung masih ada waktu rasanya tak berlebihan mengaca diri. Apakah mekanisme reses lima bulan setahun perlu di evaluasi? Bagaimana menyiasati konflik tidak mengganggu tugas parlemen. Sebagai orang pilihan, kita yakin para anggota DPR yang terbaik untuk bangsanya.(*)

tag: #rapat  #kerja  #dpr  #mengaca para wakil rakyat  #editorial  

Bagikan Berita ini :