Bisnis
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 09 Jul 2019 - 12:15:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Catat, Jual Obat Ilegal Online Bisa Kena Sanksi

tscom_news_photo_1562649322.jpeg
Obat ilegal (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Effendi mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) bisa diselesaikan sebelum akhir periode 2019.

"Harapannya sebelum menyelesaikan periode ini RUU Waspom bisa disahkan menjadi undang-undang, untuk memberikan pengawalan dan rasa aman bagi masyarakat," kata Dede di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Saat ini RUU Waspom sudah memasuki tahap harmonisasi di Baleg. Menurut Dede RUU ini mudah dipahami oleh semua pihak, baik Panja dari Komisi IX yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi IX Saleh P Daulay atau pun Panja dari Baleg yang diketuai oleh Wakil Ketua Baleg M. Sarmuji. Dari pihak pemerintah yang ikut pun tidak ada perbedaan serius dalam pembahasan.

Berkaitan dengan klausul sanksi, tindakan hukum serta penindakan bagi pelanggar, Dede menjelaskan fungsi penindakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) antara UU Waspom dengan KUHP serta Permenkes akan disinergikan.

Karena ada beberapa temuan di lapangan oleh BPOM memerlukan deteksi dan uji laboratorium.

"Ada kedeputian untuk melakukan fungsi penindakan. Penindakan itu termasuk penyidikan, bekerja sama dengan Polri pasti," ujar Dede.

Sanksi untuk pelanggar bisa pidana dan juga denda, besaran denda belum ditentukan karena harus diharmonisasi dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dede mengharapkan sanksi denda sebaiknya dijatuhkan sebesar-besarnya, karena untuk memberikan efek jera.

"Kita maunya sebesar-besarnya. Harus ada bunyi undang-undang yang secara tegas, siapa pun yang melakukan ini sanksinya lebih besar dari apa yang dia jual," terangnya.

RUU ini juga menjawab tuntutan era digitalisasi, seiring dengan maraknya pejualan obat secara online. Dia mengatakan vendor penjual obat online harus terdaftar.

"Vendor-vendor yang menjual obat secara online, maka dia harus terdaftar dulu, pejualnya harus terdaftar. Kalau dia tidak memiliki lisensi di Badan POM sebagai pedagang obat atau makanan maka tidak diizinkan untuk menjual, termasuk juga endorse," tegasnya. (ahm)

tag: #dpr  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Pratama Widya Tbk Akan Ekspansi ke Indonesia Timur

Oleh Bachtiar
pada hari Jumat, 18 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Hingga awal September 2020, Pratama Widya Tbk berhasil mendapatkan kontrak baru senilai Rp 141,13 Miliar atau mencapai 86 persen dari target kontrak baru tahun ini yang ...
Bisnis

Mola Tv App Hadir di IndiHome Dengan Berbagai Tayangan Liga Bergengsi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- IndiHome sebagai layanan fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berinovasi dalam menyajikan tayangan yang berkualitas untuk masyarakat ...