Berita

Agar Tak 'Digergaji', Hendropriyono Usul Masa Kerja Presiden Delapan Tahun

Oleh mandra pradipta pada hari Jumat, 12 Jul 2019 - 16:08:07 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1562922487.jpg

Mantan Kepala BIN, yang juga politisi senior PKPI A.M. Hendropriyono (Sumber foto : Mandra_teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--
Mantan Kepala BIN, yang juga politisi senior PKPI A.M. Hendropriyono, hari ini,  Jumat (12/7/2019) bertemu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Dalam pertemuan tertutup ini, Hendro mengusulkan, agar ke depan jabatan Presiden dan Kepala Daerah delapan tahun. Dengan demikian, tidak ada lagi namanya petahana. 

"Saya usul dan nampaknya Ketua DPR RI nampaknya cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu Presiden dan Kepala Daerah itu delapan tahun. Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silakan berkompetisi," kata Hendro di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

"Tidak ada petahana. Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji Pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja aja delapan tahun yang betul," tambahnya.

Lebih jauh, Hendro menuturkan, biaya Pemilu tiap periode selalu naik dan mahal, yang justru membebani rakyat. 

"Saya ingin kita semua melihat, tadi cocok sama-sama Pak Ketua DPR, kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu. Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp 3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp 8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp 15 triliun. 2019 Rp 25 triliun lebih. Ini gila," jelasnya.(plt)

tag: #pemilu  

Bagikan Berita ini :