JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang juga menjabat Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar secara gentleman bertanggungjawab atas banyaknya pengurus DPD tingkat II Partai Golkar yang menjadi korban PLT akibat mendukung dirinya menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar 2019-2024. Baginya, daripada repot menakuti daerah dengan "hantu PLT", lebih baik DPP Partai Golkar mem-PLT-kan dirinya, sehingga pengurus daerah tidak perlu menjadi korban.
"Kenapa bukan saya yang di PLT?Jangan kepada para pengurus daerah yang sudah berdarah-darah mengurus partai dan memenangkan pasangan Joko Widodo - KH Maruf Amin pada Pemilu 2019, lalu hanya karena beda pendapat urusan dukung-mendukung calon Ketua Umum, lantas air susu dibalas air tuba," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan pengurus DPD Partai Golkar tingkat II Maluku dan DPD tingkat Partai Golkar II Kota Cirebon yang menjadi korban PLT, di Jakarta, Jumat (12/07/19).
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menilai, "hantu PLT" digunakan bukan hanya untuk menakuti pengurus daerah yang sudah dan akan mendukung dirinya saja, tapi juga untuk menteror kader Partai Golkar lainnya yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Cara-cara intimidasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, harus segera dihentikan demi kebaikan bersama Partai Golkar.
"Saudara-saudaraku yang di PLT tak perlu khawatir. Kalian tidak sendirian. Ada saya yang akan selalu berdiri bersama kalian. Langkah pertama setelah saya menjadi Ketua Umum Partai Golkar nanti, hak-hak kalian akan langsung dipulihkan," tegas Bamsoet.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru yang juga Bupati Kabupaten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, yang menjadi korban PLT menyampaikan bahwa biarpun Bamsoet meminta mereka mencabut dukungan, namun seluruh DPD II Partai Golkar di Maluku tetap setia berjuang bersama Bamsoet. Mereka menyatakan siap melawan tirani DPP Partai Golkar, apapun resikonya.
"Proses PLT terhadap saya dan kesepuluh kawan-kawan lainnya tidak diambil oleh Ketua dan Sekretaris DPD I Maluku. Hanya ditandatangani Wakil Ketua DPD I. Artinya, proses pengambilan keputusan cacat hukum. Kita melawan bukan karena haus jabatan, namun tidak ingin Partai Golkar menjadi partai otoriter. Karena itu 10 DPD II Maluku tetap satu barisan bersama Mas Bambang," ujar Ramly Ibrahim Umasugi.
Lebih jauh Ramly Ibrahim Umasugi menjelaskan, alasan yang digunakan DPP Partai Golkar bahwa PLT dilakukan lantaran perolehan suara Partai Golkar turun di Maluku, adalah alasan yang aneh. Seharusnya DPP Partai Golkar bercermin, karena perolehan suara Partai Golkar secara nasional turun tajam, kehilangan 1,2 juta suara dan 6 kursi di DPR RI.
Senada dengan Ramly Ibrahim Umasugi, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cirebon, Toto Sunarto, menyampaikan bahwa alasan DPD I Partai Golkar mem-PLT-kan dirinya adalah alasan yang mengada-ada. Toto mengungkapkan, pada saat halal bihalal DPD Partai Golkar Jawa Barat, pengurus tingkat II diminta datang dan membawa cap partai untuk memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto.
"Namun Kota Cirebon sepakat mendukung Mas Bambang. Kita melihat cara-cara yang dipakai DPP dan DPD I melalui pengerahan seperti itu jauh dari nilai demokratis. Seharusnya daerah diberikan kesempatan menentukan kepada siapa dukungan diberikan. Jika diarahkan, maka Golkar bukan lagi seperti partai politik, tapi tak ubahnya kerajaan. Ada Raja Dedi Mulyadi, Ada Raja Airlangga," jelas Toto.
