JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kader Muda Ka’bah, Usni Hasanudin mengaku tidak setuju nama mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Budi Waseso (Buwas) masuk sebagai bursa calon Ketua Umum PPP pada gelaranMuktamar mendatang.
“Kami tidak setuju Buwas jadi calon Ketua Umum PPP. Enggak rasional,” kata Usni kepada wartawan, Kamis (18/7/2019).
Menurut dia, Buwas secara aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Sebab, calon ketua umum itu diatur AD/ART minimal menjadi pengurus satu periode sebelumnya.
“Darimana rasionalnya Buwas dicalonkan jadi Ketua Umum PPP? Secara aturan AD/ART tidak dapat, kemudian dari basis juga tidak dapat,” ujarnya.
Ia menjelaskan sosok yang ideal menjadi calon Ketua Umum PPP tidak harus dari luar, karena jika dari luar maka akan terjadi gesekan di internal. Selain itu, percuma juga selama ini teriak PPP sebagai partai kader tapi tidak punya kepercayaan mendorong kadernya sendiri memimpin partai.
“Kalau dari luar atau eksternal partai, ini kan lucu. Untuk apa selama ini berteriak bahwa PPP adalah partai kader, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri mendorong kader sendiri,” jelasnya.
Usni menegaskan PPP memiliki basis sosiologis yang jelas, sehingga sangat tidak mungkin mengambil dari luar untuk calon ketua umum. Apalagi, internal PPP juga tidak kekurangan kader.
Sebab, Usni khawatir apabila sosok dari luar yang dijadikan ketua umum maka partai ini akan musnah. Karena, sekarang saja sudah hampir bubar partai yang dipimpin oleh Suharso Monoarfa. Padahal, masih banyak kader partai yang mumpuni.
“Masih banyak yang mumpuni seperti Zainut Tauhid yang kini sebagai Waketum MUI, Ahmad Muqowam yang duduk sebagai Anggota DPD RI, Ahmad Farial serta banyak lagi yang lain. Tapi kenapa harus mengambil dari luar?,” katanya.
Ia menyarankan kepada seluruh pengurus PPP agar Muktamar sebagai momentum untuk ajang persatuan, sehingga tidak ada perpecahan lagi atau dualisme di tubuh PPP. Maka, calon ketua umum juga harus diperhatikan untuk mencapai tujuan persatuan tersebut demi kejayaan kembali partai.
“Muktamar kali ini harus dijadikan momentum persatuan. Terima atau tidak, PPP itu masih terbelah. Satukan dulu buat Muktamar rekonsiliasi. Kalau kita masih berpikir sah tidak sah, makan sampai kapan pun sulit PPP akan besar,” pungkasnya. (Alf)