JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPP Partai Golkarmenepis pernyataan Lawrence Siburian soal adanya pengajuan perubahan kepengurusan Golkar sebelum gelaranMunas Desember 2019.

Wakil Ketua Badan Advokasi DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutarmeminta seluruh kader Golkar lebih mengedepankan isu pembangunan yang diusung dibanding membuat pernyataan yang menimbulkan gejolak.

"Saat ini DPP Partai Golkar belum ada melakukan perubahan kepengurusan DPP Partai Golkar. Sebaiknya seluruh kader maupun pengurus Partai Golkar lebih mengedepankan dan menyuarakan isu-isu pembangunan program Partai Golkar menuju Golkar menang 2024," kata Muslimkepada wartawan, Sabtu (20/7/2019).

Muslim menilai pernyataan Lawrence soal pergantian kepengurusan Golkar dapat menimbulkan persoalan baru. Ia menganggap pernyataan itu tak berdasar dan Lawrence hanya asal bunyi (asbun).

"Statement pengurus DPP Partai Golkar Lawrence Siburian terkait adanya perubahan kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini menimbulkan gejolak atau persoalan baru. Statement Lawrence Siburian sangat tidak berdasar dan cenderung asbun," ujarnya.

Menurut Muslim, jika benar ada revitalisasi kepengurusan Golkar, hal itu tidak melanggar AD/ART partai karena hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) telah memberikan rekomendasi penuh kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk melakukan revitalisasi dan membentuk kepengurusan pasca-munaslub 2017.

"Melakukan revitalisasi kepengurusan organisasi adalah bentuk penyegaran organisasi, di samping banyaknya pengurus Partai Golkar yang tidak produktif. Untuk itu jika Ketum Airlangga Hartarto melakukan revitalisasi secara organisasi, sah-sah saja," jelas Muslim.

Terkait dengan munas Golkar,Muslim menyatakan pelaksanaan munas adalah pada bulan Desember 2019 mendatang sesuai amanat AD/ART partai. Menurutnya, tak ada urgensi melaksanakan munas sebelum bulan Oktober 2019 atau sebelum pelantikan presiden.

"Alasan-alasan apapun untuk mempercepat munas Partai Golkar sebelum Oktober adalah alasan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar serta cenderung ada motif tertentu. Sebaiknya, semua kader dan pengurus Partai Golkar bersabar untuk menunggu pelaksanaan Munas 2019, yaitu bulan Desember 2019," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, politikus Partai Golkar Lawrence Siburian mengaku mendengar jika DPP Golkar mengajukan perubahan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sebelum munas dilaksanakan. Dia mempertanyakan mengapa perubahan kepengurusan itu sudah diajukan, sementara munas belum dilaksanakan.

"Karena perubahan personel kepengurusan DPP partai itu hanya bisa dilakukan dalam rapat pleno. Rapat plenonya belum, tapi perubahan sudah diajukan ke kementerian," ungkap Lawrence.

"Kedua, apa urgensinya perubahan ini? Karena munasnya sudah tinggal dua bulan lagi. Apa urgensinya mengganti kepengurusan? Nah, tentu ini akan menimbulkan persoalan," tandasnya. (Alf)