JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku prihatin melihat kasus yang menimpa empat pengamen Cipulir yang menjadi korban salah tangkap polisi karena dituduh membunuh.

"Mereka disiksa dan mendekam selama tiga tahun dibalik jeruji besi untuk tindak pidana yang tidak dilakukan sama sekali," kata Mardani di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Kondisi tersebut, menurutMardani, jelas merugikan para pengamen yang masih tergolong dibawah umur ini. Sehingga mereka harus dipulihkan nama baiknya dan sekaligus mendapatkan ganti rugiml.

Hal itu, sesuai dengan PP Nomor 92/2015 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan.

"Mereka sudah jelas memiliki posisi yang kuat di mata hukum setelah putusan MA. UU Terorisme saja memberikan kompensasi bagi para korban," jelas Mardani.

"Alhamdulillah putusan MA dapat membebaskan mereka. Sekarang saatnya memenuhi hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Jangan mempersulit apa yang sudah menjadi hak mereka," tuturnya.

Lebih jauh,Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini memgatakan, pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

"Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah," tegas dia.

"Semoga fenomena seperti ini menjadi kali terakhir yangterjadi. Tidak boleh terulang, saya apresiasi setinggi-tingginya untuk rekan-rekan LBH yang sudah bersedia menemani adik-adik tersebut sampai sabar memperjuangkan hak ganti rugi," imbuhnya.

Sebelumnya, empat orang yang biasa mengamen di Cipulir menjadi korban salah tangkap kepolisian pada 2013. Mereka ialah Fikri, 23, Fatahillah, 18, Ucok, 19, dan Pau, 22. Mereka sempat dipenjara selama tiga tahun. Mereka kemudian melawan dan dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA) karena tidak terbukti melakukan pembunuhan.

Mereka menggugat balik kepolisian untuk meminta ganti rugi. Mereka dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam gugatan ini. (Alf)