Opini
Oleh M Rizal Fadillah (Pengamat Politik) pada hari Senin, 29 Jul 2019 - 17:45:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi dan FPI

tscom_news_photo_1564396160.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

Dalam wawancara dengan Assosiated Press Jokowi menyampaikan kemungkinan membubarkan FPI dalam 5 tahun masa jabatannya. Alasannya jika melanggar Ideologi bangsa dan mengancam keamanan. Meskipun dengan bahasa jika namun tersimpulkan niat. Asasinya syarat itu nampaknya tak mungkin. FPI sebagai front pembela Islam sejak kelahirannya hingga kini tak ada melanggar Ideologi. Pancasila tak pernah dipermasalahkan, bahkan diperkuat dengan pemahaman keagamaan. Sila sila yang sejalan dengan agama Islam. Begitu juga dengan keamanan negara tidak terancam dengan keberadaannya. FPI sama dengan organisasi Islam lain menjadi khazanah keormasan di Indonesia.

FPI yang mengambil titik berat pada jalur "mengubah kemungkaran" adalah organisasi da"wah yang melengkapi. Organisasi KemasyarakatanIslam lain mungkin mengambil tekanan pada "mengajak kebaikan". Meski tidak memutlakkan jalur tersebut tapi fakta yang ada FPI adalah mozaik da"wah yang sehat sehat saja. Komitmen dalam "membela Islam" nya sangat kuat. Habib Rizieq Shihab sebagai pimpinan FPI juga menambah ketokohan dan kepemimpinan umat Islam di Indonesia.

Ahok yang "nyeleneh", arogan dan menista agama membawa hikmah. Mampu menyatukan umat Islam melalui momen perjuangan 411, 212, reuni 212 dan sebagainya. Pengaruh besar dan suara Habib Rizieq Shihab terdengar tajam. Pada 212 Presiden Jokowi pun ikut menjadi pendengar khutbahnya di Monas. Mendengarkan secara seksama. Khutbah yang bagus dan mencerahkan dengan retorika yang memukau.

Meski berada di Saudi akan tetapi suaranya menggema di tanah air. Sebagian umat menunggu arahan arahannya. Habib Rizieq memang seorang pemimpin. Tentu tidak bagi Jokowi, suara itu menjadi seperti kalimat perlawanan yang menusuk nusuk. Menjengkelkan. Ingin segera menangkap dan menghukumnya. Membubarkan organisasi pimpinannya yaitu FPI. Meski ia kini bukan lagi Ketua Umum. Soal pendaftaran organisasi dipermasalahkan Mendagri. Tapi sanksi pendaftaran hanya soal fasilitasi saja, dana organisasi dari Pemerintah dan ini sesuatu yang tak terlalu penting bagi FPI.

Memang setelah "sukses" membubarkan HTI kini target adalah FPI. Lalu dijadikanlah hantu untuk menakut nakuti masyarakat dan umat. Siapa yang bersuara kritis pada Pemerintah akan mudah di HTI kan atau di FPI kan. Meski tidak dilarang tetap saja dimanipulasi sebagai organisasi terlarang. Pemerintah memang butuh hantu untuk memperkuat kekuasaannya untuk menambah hantu yang sudah ada yaitu "hate speech", "radikalisme" dan "intoleransi".

Di sisi lain pemaksaan segala upaya untuk membubarkan FPI berkonsekuensi pada Jokowi yang bakal mendapatkan tambahan predikat yang memperburuk wajah pemerintahannya. Predikat sebagai bapak otoriter Indonesia.
Sebenarnya Jokowi cari penyakit saja dengan membubarkan FPI. Membuka ruang bagi perlawanan yang justru semakin menguat.

Akal sehat seharusnya menimbang ulang.

29 Juli 2019 (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #fpi  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Ahlan Wa Sahlan Prabowo Sang Rajawali!

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Rabu, 24 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Prabowo Subianto sah sebagai Presiden RI ke delapan. Itu adalah takdir Prabowo yang biasa dipanggil 08 oleh koleganya. Keputusan MK ...
Opini

Jalan Itu Tidaklah Sunyi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --"Jika Mamah jadi penguasa apakah Mamah akan menjadikan anak Mamah pejabat saat Mama berkuasa?" Itu pertanyaan anakku malam ini. Aku mendengarkan anakku ini. ...