Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Rabu, 31 Jul 2019 - 10:37:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Kabinet Ahli Bisa Terbentuk Bila Prerogratif Presiden Terlaksana Secara Penuh

tscom_news_photo_1564544232.jpg
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, idealnya komposisi kabinet adalah kabinet ahli (zaken kabinet) atau kabinet dengan komposisi dari koalisi terbatas, yaitu secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional.

Tentu saja, lanjut dia, proses pengangkatan anggota kabinet lebih dominan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dibanding akomodasi kepentingan politik semata.

"Pengangkatan anggota kabinet sepenuhnya berlandaskan hak prerogatif presiden, presiden kemungkinan berhasil membentuk kabinet ahli atau kabinet koalisi secara terbatas jika hak prerogatif ini dijalankan penuh dan presiden melepaskan diri dari tekanan dan intervensi kelompok manapun," kata Pangi di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Pangi memandang, loyalitas menteri harus sepenuhnya kepada presiden (tunggal). Sebab, menteri dari unsur kader partai memiliki dualisme loyalitas yakni ke presiden sekaligus ke parpol asalnya.

"Selain melaksanakan platform presiden, para menteri dari unsur partai juga berkepentingan membesarkan partai, presiden harus mampu mengendalikan kabinet sehingga potensi loyalitas ganda para menteri dapat diminimalisasi," jelasnya.

Oleh karena itu, menteri dari unsur parpol seharusnya tidak memiliki jabatan strategis di partainya.

"Sekali lagi, Presiden harus mampu mengendalikan kabinet secara tegas, efektif tanpa ada loyalitas ganda para menterinya," tuturnya.

Mengingat, terang Pangi, posisi presiden secara konstitusional sangat kuat, sehingga tidak perlu setengah hati dalam menjalankan amanat dan kepercayaan rakyat.

Dengan demikian, pengangkatan menteri jangan sampai lebih cenderung kepada tawar menawar dan kompromi semata ketimbang faktor kompetensi dan profesionalisme.

"Sekuat apapun upaya intervensi dan tekanan politik tidak akan memberi pengaruh apapun jika presiden secara personal juga kuat. Namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang relatif lemah akan membuat presiden cenderung akomodatif, terhadap parpol dan kekuatan politik lainnya," tuturnya.

"Kondisi ini akan membuka potensi terjadinya kompromi-kompromi politik dalam pembentukan kabinet sehingga hak prerogatif presiden nampak tak maksimal dijalankan," imbuhnya.(plt)

tag: #menteri-jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Buka Puasa Bersama Komunitas Morgan Sports Club, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina komunitas otomotif mobil klasik asal Inggris Morgan Sports Car Club Indonesia (MSCCI) dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ...
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...