Kapok Listrik Mati Berjam-jam, DPRD Minta Anies Pikirkan Jakarta Mandiri Listrik

Oleh Jihan Nadia pada hari Senin, 05 Agu 2019 - 13:07:33 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1564985253.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Publik masih dibuat penasaran dengan insiden listrik padam massal hingga berjam-jam yang terjadi, Minggu (4/7/2019) kemarin.

Ada jutaan aktivitas, usaha dan pelayanan di Ibu Kota Jakarta yang terdampak padamnya aliran listrik tersebut. Jakarta lumpuh total selama sekitar 12 jam. Lampu merah di seluruh jalanan DKI tak berfungsi, hingga membuat lalulintas jalanan carut marut.

Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kocar-kacir. Selama seharin kemarin, Anies keliling Jakarta demi memastikan pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan di seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) di DKI tidak terganggu. 

Begitu juga layanan transportasi, Anies juga mengeluarkan diskresi berupa bus transjakarta dan kereta MRT gratis selama listrik padam.

Sontak, insiden yang disorot media asing ini disayangkan banyak pihak. Salah satunya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Endah Setia Dewi Pardjoko.

Endah meminta kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, sebagai Ibu Kota Negara, DKI Jakarta harus mengantisipasi kasus serupa tak terulang lagi. 

Anggota Fraksi Grindra ini mengatakan, kedepan Pemprov DKI harus memiliki pembangkit tenaga listrik mandiri. Dia tidak ingin layanan publik ketergantungan dengan suplai listrik PT PLN.

"Kasus pemadaman listrik selama berjam-jam kemarin, harusnya membuat petinggi di Pemprov DKI mulai berpikir, bahwa tidak semua distribusi listrik hanya bergantung melalui PLN. Tapi bisa dilakukan juga oleh DKI Jakarta sendiri," kata Endah kepada wartawan, Jakarta, Senin (5/7/2019).

Karena itu, Endah mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera merancang rencana membangun pembangkit listrik sendiri untuk Ibukota DKI. 

Menurut Endah, pembangkit listrik itu khususnya digunakan untuk penerangan jalan dan lampu pengatur lalu lintas. 

"Bisa saja listrik rumah padam, tapi paling tidak lampu-lampu jalan tidak ada yang mati. Karena ini akan membantu penerangan luar dan menjadi lingkungan tetap dalam kondisi aman," ujar politisi Gerindra DKI ini. 

Selain itu, kata Endah, pihaknya juga mendesak pembuatan Perda Utilitas serta membentuk SKPD yang khusus menangani listrik atau energi. Karena sistem jaringan ini diharapkan membantu masalah yang ada di Jakarta. 

"SKPD energi perannya juga harus ditambah dengan urusan utilitas, sehingga tidak semuanya bersandar pada Dinas Bina Marga," ungkap Endah. 

Menurut Endah, salah satu cara ibukota memiliki kemandirian listrik adalah dengan percepatan pembangunan Intermediate treatment facility atau ITF. 

ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota yang berbasis pada konsep waste to energy. Dalam hal ini, yaitu listrik. 

ITF bekerja dengan membakar sampah di sebuah ruangan tertutup bernama insinerator dengan suhu 1000 derajat celcius. 

Di atas insinerator terdapat boiler atau ketel uap berisi air yang jika dipanaskan akan menjadi uap bertekanan tinggi. 

Nantinya, uap itu akan memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan minimal adalah 35 megawatt per jam. 

ITF Sunter dikabarkan dapat mengolah 2200 ton sampah atau sekitar 30 persen dari total 7.452 ribu ton sampah DKI per harinya. 

"Pak gubernur harus segera menyelesaikan konsep sampah menjadi energi terbarukan. Termasuk danau-danau di Jakarta untuk hydro energy dan PLTS untuk kepulauan dan rumah-rumah atau fasum dan fasos," paparnya. 

Endah mengatakan, melalui Komisi B, dirinya mengusulkan anggaran Rp 126 miliar untuk membangun energi alternatif untuk menunjang listrik di Jakarta. 

"Usulan ini sudah saya sampaikan satu tahun yang lalu," ucap Endah. 

Endah pun berharap, melalui momen listrik padam massal kemarin, usulan ini agar segera direalisasikan. 

Dia juga memperingatkan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta tak main-main lagi dengan rencana pelaksanaan ini. 

"Segera atau tidak sama sekali. Sangat disayangkan bila perubahan organisasi dinas kedepan tidak berpikir realistis," Endah mengingatkan. (Alf)

tag: #dprd-dki  #partai-gerindra  #pemprov-dki  #anies-baswedan  

Bagikan Berita ini :