JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sekjen PPP Arsul Sani menilai, kritik Wakil Ketua Umum Gerindra tentang pemadaman listrik akan mengganggu peluang partai besutan Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Kritik Wakil Ketua DPR tersebut juga dianggap berlebihan.

Hal tersebut menyusul pernyataan Fadli yang menyebut insiden pemadaman listrik itu merupakan ciri-ciri negara salah urus.

"Kalau di lembaga legislatif mengkritisi pemerintah sebetulnya hal yang wajar. Jangankan di luar, yang di kalangan pemerintahan boleh kok. Tetapi kuantum kritiknya ini harus dilihat. Persoalan yang disampaikan oleh Pak Fadli Zon, dia membingkai kritiknya dalam bingkai besar, yang lebay menurut saya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019)

Menurut dia, tidak tepat jika pemadaman listrik terkait dengan kesalahan mengurus negara. Arsul mengatakan, pemadaman listrik murni kesalahan managemen PLN yang tak bisa mengantisipasi pemadaman.

"Kalau ada salah urus, ya itu bukan salah urus negara. Itu salah urus perusahaan perlistrikan, salah urus manajeman, bukan salah urus oleh Presiden Jokowi. Jadi tarikannya seringkali lebay dan tidak pas," kata dia.

Menurut Arsul, kritik tersebut membuat hubungan koalisi KIK dengan Gerindra semakin terganggu.

"Harus ditanyakan kepada teman Gerindra. Kalau ingin masuk koalisi pemerintahan, apakah mengkritisi itu pas atau tidak. Chemistry yang di dalam dan yang baru datang itu akan berbeda," kata dia.

Sebelumnya, Fadli menyebut peristiwa padamnya listrik massal merupakan ciri-ciri negara yang salah diurus. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"Saya kira apa yang terjadi kemarin, mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penjelasan sebelumnya ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Menurut saya, harus ada orang yang bertanggung jawab apa yang menyebabkan itu karena telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat," kata Fadli. (plt)