JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menteri membuat kebijakan strategis sampai Oktober 2019. Di samping itu, mereka juga dilarang merombak pejabat di lingkungan kementerian dan BUMN.
"Para menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Moeldoko menyebut arahan diberikan Jokowi dalam Sidang Kabinet kemarin.
Mantan Panglima TNI itu menyatakan alasan Jokowi mengeluarkan larangan itu karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Moeldoko menyebut Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.
"Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tuturnya.
Moeldoko menjelaskan, Presiden beralasan bahwa menjelang akhir pemerintahan 2014-2019 ini stabilitas nasional harus dijaga. Dia menyatakan Jokowi tidak ingin para menteri yang masih menjabat justru menerbitkan kebijakan yang akan menjadi beban menteri-menteri baru di periode yang akan datang.
"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya," ujar Moeldoko. (plt)