JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan perolehan suara kedua di Pemilu 2019 bukan patokan untuk mendapat kursi Ketua MPR.

"Kalau perolehan kursi di Pemilu 2019 yang nomor dua itu Golkar, bukan Gerindra. Kalau perolehan suara, itu Gerindra. Sedangkan di DPR itu boleh dibilang segala sesuatunya ditentukan oleh kursi, bukan berdasarkan suara," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Arsul mengatakan itu menanggapi keinginan Partai Gerindra mendapat kursi Ketua MPR karena meraih suara kedua di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Meski demikian, Arsul membantah bahwa dirinya tidak setuju jika Gerindra meraih kursi Ketua MPR. Dia hanya merujuk kepada UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang menyatakan bahwa pemilihan Pimpinan MPR berdasarkan sistem paket.

Apabila berdasarkan sistem paket, lanjut dia, maka bisa saja jabatan Ketua MPR berasal dari partai yang perolehan kursinya sedikit seperti PPP.

"MPR RI itu menggunakan sistem paket, bisa saja dari yang kecil seperti PPP yang menjadi Ketua MPR. Kalau itu disepekati," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sangat wajar kalau partainya memperoleh posisi kursi Ketua MPR RI karena secara elektoral menempati urutan kedua di Pemilu 2019.

"Saya kira wajar (Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR RI) karena secara perolehan suara partai populer kedua terbesar di Pemilu 2019," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2019).(plt)