JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta hingga kini belum juga terisi. DPRD DKI dinilai sengaja menunda-nunda pemilihan Wagub pengganti Sandaiaga Uno itu.

Praktis, berlarut-larutnyarapat paripurna pemilihan Wagub DKI hingga genap setahun,lantaran ada kepentingan pimpinan dewan di Kebon Sirih.

Anggota Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Mujahid Samal mengatakan, pimpinan DPRD DKI harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Karena proses pemilihan terkesan sengaja dibuat alot dan berlarut-larut.

"Untuk permasalahan pemilihan Wagub yang tak kunjung menemui titik terang, sebenarnya semuanya kembali kepada pimpinan dewan," ujar Mujahid Samal dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan,Jumat (9/8/2019).

Samal meyakini, permasalahan pemilihan Wagub DKI sebenarnya sangat mudah untuk diselesaikan jika pimpinan dewan memiliki itikad baik demi kemaslahatan warga DKI Jakarta.

"Saya rasa pimpinan dewan bisa selesaikan itu semua, seminggu saja bisa kelar nih pemilihan Wagub, tak perlu sampai berbulan-bulan seperti sekarang ini," sesal Samal.

Atas dasar itulah,ia mengatakan, pihaknya menduga pimpinan dewan punya kepentingan yang berbeda dalam pemilihan Wagub DKI.

"Buktinya, rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) dewan untuk membahas kesepakatan tata tertib (tatib) pemilihan wagub empat kali digelar tak pernah kuorum. Ketua dan empat wakil ketua ketika diundang Rapimgab tak pernah hadir," ungkapnya.

Berdasarkan realita yang terjadi, ia menegaskan, bahwa hal ini membuktikan jelas pimpinan dewan tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan pemilihan Wagub di masa jabatan anggota dewan yang sekarang ini.

Untuk diketahui, anggota Fraksi PPPDPRD periode 2014-2019 berjumlah 10 kursi. Masa jabatan mereka dipastikan purna tugas pada 25 Agustus bulan ini.

Sedangkan pada Pileg 2019 lalu, dipastikan Caleg PPP yang lolos ke Kebon Sorih periode 2019-2024 hanya 1 kursi. (Alf)