JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--PDIP menolak usulan penambahan kursi pimpinan MPR.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan tak sepakat dengan usulan opsi menambah kursi pimpinan MPR menjadi 10 kursi. Dia meminta agar semua parpol yang lolos ke Senayan menjalankan Undang-undang MD3 ketimbang mendahulukan hasrat politiknya masing-masing.

"Kita jalankan dulu UU MD3 yang sudah dua kali direvisi. Masa kita revisi lagi, hanya untuk mengakomodasi naluri, libido politik," ujar Hendrawan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta (12/8/2019).

Wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 pertama kali dilontarkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menganggap semua partai perlu diakomodasi pos pimpinan MPR.

Lebih lanjut, Hendrawan mengatakan UU MD3 saat ini sudah berjalan dengan baik. Dia menyakini peraturan tersebut sudah berjalan dengan prinsip proporsionalitas dan mengedepankan asas pemusyawaratan bagi anggota MPR.

"Ini bagus, spiritnya, spirit proporsionalitas, spirit permusyawaratan, jangan sebentar-sebentar diubah hanya untuk mengakomodasi libido politik, kalau orang bilang syahwat politik," kata dia

Tak hanya itu, Hendrawan turut mengkritik langkah PAN yang mencoba mengakomodasi semua parpol dengan melontarkan wacana mekanisme paket 10 pimpinan MPR tersebut. Dia mengatakan tak perlu seluruhnya duduk di kursi pimpinan untuk mengakomodasi parpol.

Dia mengatakan semua parpol dipastikan sudah terakomodasi dalam tiap alat kelengkapan dewan di MPR.

"Itu sebabnya saya mengatakan alat kelengkapan dewan, alat kelengkapan majelis," kata Hendrawan.(plt)