Hadiri RPJMN 2020-2024

Hafisz Tohir Minta Pemerintah Perkecil Ketimpangan Ekonomi

Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 13 Agu 2019 - 13:02:32 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1565676152.jpg

Hafisz Tohir (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir menyambut positif acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pasalnya, Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini, memiliki nilai strategis yaitu keserasian rencana lima tahun kedepan, antara Pemerintah dengan Pemda. 

"RPJMN merumuskan permasalahan, Konsultasi Regional Penyusunan sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dengan demikian, ini akan jadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi," kata Hafisz dalam sambutannya, di Medan, Selasa (13/8/2019).

​Hafisz mengatakan, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pembangunan Jawa-Bali yang harus tetap bisa menjamin proses transformasi struktural nasional dengan tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Jawa-Bali. 

"Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit," tegasnya.

Hal lain, lanjut politikus PAN ini, yang harus diperhatikan adalah keseimbangan jangkauan pelayanan dasar antara Jawa bagian Utara dengan Jawa bagian Selatan serta kepadatan penduduk Jawa dan potensi rawan bencana menjadikan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan Jawa Bali agar menjadi suatu keniscayaan. 

"Pemerintah harus meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ucapnya.

Masih menurut Hafisz, perlu keseimbangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), apabila dilihat dari kondisi kesenjangan wilayah yang ada, sekitar 80% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatra. 

Sementara itu, KTI sendiri dikatakan Hafisz, masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah harus dapat menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. 

Selain itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan.

"Dalam hal ini peran pendanaan non APBN di Jawa Bali harus di dorong menjadi tulang punggung, sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa Bali," bebernya lebih jauh.

Melalui pertemuan pada hari ini pemerintah diharapkan tetap terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia. 

"Diharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Hafisz. (ahm)

tag: #  

Bagikan Berita ini :