JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menegaskan, sudah saatnya Indonesia punya penyelenggaraan bernegara seperti garis-garisbesar haluan negara (GBHN).

Menurutnya, dengan adanya konsep penyelenggaraan bernegara yang baru maka pembangunan nasional jangka panjang bisa terarah dan fokus.

"Karena itu perlu dicari nama lain, meskipun bentuknya mirip GBHN," kata Nasir di Jakarta, Selasa (12/8/2019).

"Indonesia memerlukan panduan arah pembangunan negara untuk jangka panjang, misalnya untuk 50 tahun atau 25 tahun," tambahnya.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, kalau nanti namanya tetap GBHN, tentu akan ada implikasi ketatanegaraannya, perihal siapa yang mengawasi bahwa GBHN itu dijalankan atau tidak.

Dalam pandangan Nasir, kalau MPR RI yang mengawasi presiden dalam menjalankan GBHN, maka mau tidak mau presiden akan bertanggung jawab kepada MPR.

"Karena itu perlu dicari nama lain, meskipun bentuknya mirip GBHN," tegasnya. (ahm)