Panglima TNI Sumber Polemik Kasus Catar Enzo

Oleh Alfian Risfil pada hari Rabu, 14 Agu 2019 - 10:17:21 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1565752641.jpg

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah) (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan tentang Instagram Puspen TNI yang mengangkat keberhasilan TNI merekrut Calon Taruna (Catar) berketurunan Perancis dalam sidang Pantukhir Catar 2019 yang di selenggarakan di Magelang pada hari Jumat (2/8/19) lalu.

Beberapa hari kemudian, baru diketahui bahwa catar berketurunan Perancis bernama Enzo, ternyata diindikasikan berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI ( Hizbul Tahir Indonesia).

Pantukhir adalah Proses Penentuan tahap yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi calon taruna. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat vital, pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Untuk itu bersifat tertutup. 

Menurut Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono, mantan Aspers Kasad yang dihubungi di Jakarta pada (09/8/19), menegaskan bahwa kegiatan Pantukhir adalah kegiatan yang tertutup bukan malah sengaja diekspose secara sensational, apalagi digunakan sebagai wacana pencitraan Panglima TNI. “Dalam hal ini Panglima TNI telah menyimpang dari code of conduct dalam proses rekruitmen prajurit TNI’," tuturnya.

Pantukhir adalah Proses Penentuan tahap yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi calon taruna. Oleh karena itu, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting, dimana semua hasil seleksi diverikasi keseluruhan sehingga pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Oleh karenanya, kegiatan tersebut tidak dibenarkan untuk diekspose.

Ari Suyono, yang cukup lama berdinas di Staf Personalia TNI menambahkan, seharusnya Panglima TNI harus patuh dengan ketentuan itu. Justru polemik yang terjadi semua ini bersumber dari ekspose berlebihan yang sengaja diproduksi oleh Panglima TNI melalui Instagram Puspen TNI ditambah lagi Panglima TNI sebagai pimpinan sidang Pantukhir tidak cermat meneliti kondisi MI (mental Ideologi) calon taruna. Pantukhir adalah tahapan terakhir sehingga tidak boleh ada yang salah. 

"Seperti sekarang, karena sudah terlanjur terekspose, bilamana memang terbukt, maka dampak psikologis menjadi sulit. Namun apapun yang terjadi, Panglima TNI harus bertanggung jawab dan berani  mengakui kesalahannya sekaligus membatalkan keputusan yang telah dibuat sebagai konsekuensi dari penyimpangan  yang terjadi,” tegas dia.

Menanggapi hal tersebut, sebelumnya Mahfud MD, Menteri Pertahanan periode 2000-2001, pada tanggal (09/8/2019) di Yogyakarta, menegaskan bahwa Panglima TNI kecolongan. 

"TNI itukan lembaga yang dikenal ketat, ya dikenal ketat tahu rekam jejak, kakeknya (Enzo) siapa, kegiatannya apa, ternyata ini lolos, sampai diberi penghargaan khusus oleh Panglima, diajak wawancara khusus dengan Panglima TNI," ungkap Mahfud.

Namun tak lama setelah nama Enzo viral (Puspen TNI), ternyata bermunculan informasi di media sosial yang mengaitkan Enzo sebagai calon prajurit taruna TNI memantik reaksi keras dari publik.  

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun menyarankan sebaiknya TNI memberhentikan yang bersangkutan. Sebab Mahfud menduga Enzo sejak awal tak memenuhi prasyarat untuk menjadi bagian dari TNI.

"Kalau menurut saya, iya dong (dicopot), menurut saya (Enzo) tidak memenuhi syarat dari awal itu, melanggar prasyarat kalau memang gerakannya seperti itu. Tapi terserah TNI lah mau diapain,“ ujarnya. 

Sejalan dengan itu, Satya, Wakil Ketua Komisi DPR RI, di Jakarta Rabu 7 agustus 2019, meminta agar Panglima TNI jangan hanya bisa memviralkan tetapi perlu melakukan investigasi yang lengkap.  Dalam hal ini, kalau memang terbukti, Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI dan sebagai Pimpinan sidang Pantukhir harus berani menterminasi keputusan yang dibuatnya.

Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono menambahkan, “Saya memberi contoh lagi, apakah penggunaan bahasa Perancis yang dilakukan dalam dialog Panglima TNI dengan catar Enzo merupakan bahasa baku dalam wawancara pada proses Pantukhir. Faktor yang relevan dalam penentuan seseorang dinyatakan dapat diterima tidaknya sebagai catar. Kan tidak ada persyaratan tentang kemampuan berbahasa Perancis, jadi ya ngak usah mengada,-ada,“ tegas Mayjen (Purn) Ari Suyono.  

Proses wawancara yang dilakukan langsung oleh Panglima TNI, merupakan tahap konfirmasi. Penggunaan bahasa Perancis dalam wawancara ini akan menghasilkan suatu personal judgement bahwa catar tersebut memiliki Kemampuan Berbahasa Perancis yang tinggi dan layak diterima sebagai Catar. Padahal kemampuan berbahasa Perancis bukan merupakan faktor yang relevan. Ditambah lagi yang mewancarai adalah Pimpinan Tertinggi dalam Pantukhir. Efek psikologisnya, semua anggota Pantukhir sebagai anggota Pantukhir tidak akan berani mengatakan bahwa Enzo tidak layak untuk menjadi catar. Disinilah penilaian akan bias dan ini tidak boleh terjadi dalam kegiatan Pantukhir Catar.

Mayjen (Purn) Ari Suyono menegaskan, ”Kegiatan Pantukhir adalah Kegiatan Penilaian dan Penentuan seseorang diterima menjadi Catar, ini menentukan masa depan bangsa, masa depan TNI. Jadi jangan dibuat main-main, jangan dibuat sebagai media pencitraan, jangan jadi forum dagelan, ini harus dipahami Panglima TNI‘’. Kalau Panglima TNI akan mempublikasikan Kemampuan dirinya dalam berbahasa Perancis, forumnya bukan di forum Pantukhir, ini jelas salah tempat, dan menyalahi ketentuan. Karena itu terkesan Panglima TNI sangat tidak serius dan sangat tidak fokus dalam tugas, jadinya begini, inilah yang disebut “Kecolongan”.  

Untuk itu, Panglima TNI harus bertanggung jawab penuh terhadap penyimpangan atas Pelaksanaan Pantukhir ini. Panglima TNI seharusnya menjadi contoh yang baik bagi semua prajurit termasuk anggota Panitia Pantukhir untuk patuh dan taat kepada aturan yang ada, bukan malah memberikan contoh yang tidak benar.

Mayjen TNI (Purn) Ari Soeyono mengingatkan lagi, “Dengan kejadian ini, Mabes TNI perlu segera intropeksi melakukan pembenahan internal, sehingga ke depan diharapkan semua pihak di TNI akan patuh dan taat terhadap prosedur Panthukhir, dengan demikian semua pihak termasuk Panglima TNI tidak akan lagi melakukan penyimpangan dari code of conduct dalam pelaksanaan panthukhir. (Alf)

tag: #tni  

Bagikan Berita ini :