JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Agenda Munas Partai Golkarpada Desember 2019 mendatang memunculkan polemik.

Wakil Ketua Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar Darul Siska mengungkapkan, ada dua kepentingan di balik polemik tersebut.

Untuk pihak yang ingin munas tetap digelar bulan Desember, menurut Darul, berkepentingan menentukan calon menteri yang diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk berkepentingan menentukan calon pimpinan MPR/DPR dan AKD di DPR selama masih menjabat sebagai Ketum.

"Pihak yang ingin munas lebih cepat atau sebelum Oktober berkepentingan agar konsolidasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa perlu diselesaikan segera mengantisipasi pilkada pada September 2020," kata Darul kepada wartawan, Rabu (14/8/2019).

"Kalau Partai Golkar tidak segera konsolidasi total dari pusat sampai ke desa, sangat mungkin tokoh-tokoh/pimpinan Partai Golkar sendiri tidak percaya diri atau ragu untuk dicalonkan oleh Partai Golkar pada pilkada yang akan datang," imbuhnya.

Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya ingin munas digelar pada Desember. Hal tersebut tak disetujui oleh bakal calon Ketum Golkar Bambang Soesatyo yang ingin munas digelar sebelum pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024.

Darul sendiri menilai bahwa membicarakan waktu pelaksanaan munas tidak semata-mata mengenai pergantian atau pemilihan ketum dan kewenangan lainnya. Namun, dia menyayangkan karena jadwal munas justru menjadi perdebatan di antara para kader Golkar.

"Jika saja para petinggi Golkar sadar dan mengutamakan kepentingan partai yang lebih besar untuk masa datang, perdebatan waktu pelaksanaan Munas tidak perlu menyita energi," ujar Darul.

Darul pun menawarkan sebuah solusi dari polemik itu. Dia menawarkan agar rapat pleno DPP Partai Golkar segera dilaksanakan untuk menyepakati waktu pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan munas.

"Solusinya sangat mudah yaitu DPP Partai Golkar segera melaksanakan rapat pleno. Di situ disepakati waktu rapimnas dan munas menjelang Oktober 2019, dan disepakati bersama bahwa pengurus DPP sekarang ini diberi kewenangan penuh untuk menentukan calon menteri, calon pimpinan MPR, DPR dan AKD di DPR RI," tuturnya.

"Dengan demikian kepentingan jangka pendek pengurus DPP sekarang terpenuhi dan tuntutan aspirasi untuk kebutuhan partai yang lebih besar guna menyongsong dan memenangkan calon-calon Partai Golkar pada pilkada tahun depan juga terjawab," sambung Darul. (Alf)