Opini

Tampar Kepala Daerahmu, Seperti Warga Jakarta Menampar Anies

Oleh Hariqo Wibawa Satria (Pengamat Media dan Politik dari Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi) pada hari Rabu, 14 Agu 2019 - 21:15:00 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1565790508.jpg

Gubernur Anies Baswedan (Sumber foto : Ist)

Kepala daerah akan sangat hati-hati, jika terus dipelototi warganya lewat medsos.

Pelototan 24 jam itulah yang dirasakan Anies Baswedan, dan pelototan-pelototan itu diperlukan oleh banyak kepala daerah lain.

Kalau warga sungkan memelototi, maka kepala daerah akan mendekam di balik jeruji besi, seperti Gubernur Kepri dan Jambi.

Kalau kepala daerah marah dengan "tamparan online" warganya, maka ia makin dekat ke penjara.

Sejauh ini, saya melihat Anies Baswedan cukup berhasil “bekerjasama” dengan para “haters-nya” di medsos. Ia mampu memanfaatkan kritik, hujatan, bullyan untuk menyembuhkan penyakit di tubuh pemerintahannya. Kalau Syahrini bilang haters is true lovers, maka Anies sepertinya punya jargon; haters is jamu. 

“Anak-anak Yogya” yang berada di lingkaran Anies Baswedan adalah orang-orang pendiam yang memiliki social media listening di atas rata-rata. Menghadapi “orang-orang pendiam” ini lebih membingungkan ketimbang menghadapi mereka yang setiap waktu berkoar-koar di medsos.

Acara #MengadiliAnies pada 5 April 2014 silam, menunjukkan bahwa Anies Baswedan punya tim jempolan. Mereka mungkin tidak begitu aktif di medsos, atau bahkan tidak punya akun, tetapi mereka terampil mengelola pikiran orang.

Namun Anies Baswedan bisa saja tergelincir, jika ia memperbanyak pasukan medsos yang memuji-mujinya tanpa batas. Di sini Anies Baswedan diuji untuk mencegah kemiringan dan mengelola keseimbangan, seperti yang pernah sukses dilakukan Jokowi.

Menurut saya, pemimpin sejati adalah mereka yang berani memperkuat peran parlemen, media, kampus, ormas, intelektual, bukan yang melemahkannya. 

Medsos mengawasi kepala daerah sejak perencanaan. Medsos menjadikan setiap warga sebagai auditor, sebagai lembaga penyiaran. Banyak kepala daerah tidak korupsi dan menolak jadi “raja” karena “kecerewetan” pengguna medsos. 

Bahkan peran pengguna medsos dalam memelototi, mengawasi para kepala daerah berpotensi menurunkan derajat dan wibawa DPRD. 

Bukankah kota cerdas itu tidak diukur dari cctv, wifi, tapi kota cerdas itu diukur dari kritik dan partisipasi warganya baik lewat darat maupun medsos. (*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #anies-baswedan  #pemprov-dki  

Bagikan Berita ini :