JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Politikus PDIP Effendi Simbolon menyambut positif kabar posisi Jaksa Agung ke depan tak lagi diisi orang partai politik (parpol). Selain Jaksa Agung, dirinya juga berharap posisi Menkumham tak diisi dari kalangan parpol.

"Karena dari sudut seluruh 34 pos plus yang di setarakan dengan menteri itu sebenarnya memang yang paling kuat daya tariknya, bukan semua tapi beberapa saja, antara lain posisi Jaksa Agung, termasuk posisi Menkumham itu juga menarik," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Pasalnya, lanjut Effendi, posisi Menkumham bisa menyandra ketika ada konflik dualisme di partai. Contohnya, Golkar dan PPP yang sempat terjadi dualisme.

"Disitu (Menkumham) nafasnya di tentukan. Kita tahu banyak shot down banyak yang mati suri. Ada PPP ada Golkar ada yang lain-lain. Itu di lakukan akuisinya melalui Menkumham," ujarnya.

Effendi mengatakan, banyak kepentingan jika jabatan Menkumham atau Jaksa Agung diisi dari kalangan parpol. Seperti halnya posisi Jaksa Agung yang sangat menguntungkan Nasdem selama lima tahun kemarin.

"Terindikasi kuat memang sangat di untungkan dengan keberadaan existing dari sebuah partai itu. Belum lagi kalau nanti di elaborasi banyak hal ihwal yang terjadi," tandas dia. (ahm)