Berita
Oleh fitriani pada hari Jumat, 16 Agu 2019 - 09:46:49 WIB
Bagikan Berita ini :

Zulkifli: MPR Lakukan Penataan Sistem Ketatanegaraan

tscom_news_photo_1565925928.jpg
Ketua MPR Zulkifli Hasan (Sumber foto : Pandji_TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan menyatakan, MPR telah melakukan penataan sistem ketatanegaraan, melalui badan pengkajian dan serangkain diskusi penyerapan aspirasi berbagai elemen masyarakat.

Termasuk pula di dalamnya, para pakar atau akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat, yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019 – 2024.

"Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), melalui perubahan terbatas terhadap UUD RI Tahun 1945," ujar Zulkifli Hasan, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Kura-kura, Jakarta Pusat, Jum"at (16/8/2019).

Zulkifli menerangkan, alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN adalah negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa, termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945," terangnya. (plt)

tag: #mpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...