Berita
Oleh ferdiansyah pada hari Senin, 19 Agu 2019 - 07:56:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Muktamar PKB akan Sahkan Tim Kajian Amendemen UUD 1945 dan GBHN

tscom_news_photo_1566176208.jpeg
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ahmad Iman (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Muktamar PKB, 20-22 Agustus 2019 akan mengesahkan Tim Pengkajian Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Kami akan mengkaji secara serius dan konprehensif terkait rencana Amandemen terbatas UUD 45 ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ahmad Iman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Dia mengatakan, sejumlah agenda besar akan dibahas dalam Muktamar PKB di Bali tersebut, termasuk mengenai rencana Amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN yang bergulir di publik saat ini.

Iman menjelaskan, panitia pengkajian itu akan dipimpin professor hukum tata negara dan profesor ilmu politik. Namun dirinya masih merahasiakan nama-namanya.

Menurut Iman, panitia pengkajian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perspektif lebih utuh, baik secara ketatanegaraan maupun politik.

"Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin tim pengkajian. Tim ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana Amandemen terbatas UUD 1945," katanya.

Menurut dia, hasil kajian itu akan dijadikan pedoman dan landasan PKB dalam menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana Amandemen terbatas UUD 1945.

Dia menilai wacana amandemen tersebut menyangkut prinsip tentang tatanegara Indonesia ke depan, dan jangan sampai presiden terpilih justru tersandera GBHN. (plt)

tag: #pkb  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...