JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengaku, heran dengan pemerintah tidak berbicara terlebih dahulu dengan DPR terkait wacana pemindahan ibu kota.

Menurutnya, pemerintah kerap berbicara di media massa tapi tak pernah berkonsultasi dengan parlemen secara resmi.

"Ini saja dari Kementerian PU ataupun Kemendes belum pernah menginformasikan. Jadi, terus terang kami kaget begitu Pak Jokowi sudah memastikan bahwa pemindahan itu ada di Kalimantan dan Kalimantan sudah ditentukan lagi adalah Kalimantan Timur," kata Bambang di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Wakil Ketua Fraksi Gerindra in bahkan memperkirakan saat ini lebih banyak anggota dewan yang tidak setuju rencana pemindahan ibu kota.

Oleh karenanya, ia mengingatkan pemerintah meminta persetujuan DPR terlebih dahulu jika ingin memindahkan pusat pemerintahan.

Apalagi, hal itu menyangkut rencana pembangunan beberapa infrastruktur yang penting.

Beberapa di antaranya adalah jalan raya, jembatan, telekomunikasi, hingga penerangan, rumah sakit, dan sekolah. DPR berharap kajian pembangunan dibahas bersama dengan parlemen.

"Jadi ini terus terang kami atau DPR ini merasa dilompati," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah seolah-olah tidak menganggap peran DPR penting dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota.

"Jadi tidak dianggap oleh pemerintah. Jadi kita minta jangan gitu lah. Kita ini kan mitra. Jadi tentu kita sama. Membuat UU tadi dikatakan harus diubah UU-nya, begitu rumit sebenarnya yang harus dilakukan, juga ada kajian-kajian teknis," paparnya.(plt)