JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Kebijakan Publik Gde Siriana, membandingkan pemindahan Ibukota RI dan Relokasi Pusat Administrasi Pemerintahan Malaysia. Menurutnya, Perdana Menteri (PM) Mahathir saat itu memindahkan pusat pemerintahan ke Puterajaya karena alasan efisiensi.

Harapannya adalah agar rapat-rapat kementerian dan pejabat-pejabat negara dapat efektif dan efisien dari sisi waktu. Sehingga biaya pemerintahan juga dapat ditekan.

"Saat itu kemacetan di Kuala Lumpur (KL) dan terpisah-pisahnya gedung kantor kementrian menjadi kendala setiap akan rapat dan kordinasi," ujar Gde, Jakarta, Jum"at (23/08/2019).

Akan tetapi, Gde kembali menerangkan, KL tetap menjadi ibukota Malaysia dan menjadi pusat bisnis. Sedangkam semua kementerian terpusat di Puterajaya, kecuali Kementrian Perdagangan dan Investasi yang harus dekat dengan pusat bisnis di KL.

"Lokasi Puterajayahanya berjarak 25 km dr KL, sehingga hubungan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan relatif dekat. Selain itu Puterajaya tetap menggunakan akses bandara KL. Tidak perlu bangun bandara internasional baru," terangnya.

Tak hanya itu, menurut Gde, seluruh biaya pembangunan Puterajaya seluas 46 km2 menggunakan uang pemerintah, Rp.85 Triliun selama 5 tahun pembangunan (1994-1999). Nilai yang lebih besar dari APBN RI 1995/1996 Rp.78 Triliun. Hal tersebut, lantaran Mahathir ingin merealisasikan anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Saat itu ekonomi Malaysia sedang jaya. Bahkan saat krismon 1997 Mahatir menolak bantuan dana IMF yang dipercaya bahwa dana IMF akan memperburuk ekonomi Malaysia. Pembangunan Puterajaya tidak lepas dari kritik karena dianggap proyek ambisius prestisius.

"Tetapi Mahathirmenjawabnya denganmahal atau murah bukan ditentukan nilainya, tapi dari kemampuannya mengeluarkan uang sebanyak itu. Bahkan periode itu Mahathir juga membangun Menara Kembar Petronas," paparnya.

Perbedaannya, dikatakan Gde, pemindahan Ibukota RI bukan hal yang mendesak, mengingat ekonomi negara sedang sulit di tengah ekonomi global tak menentu dan banyak pihak memperkirakan sedang menuju krisis global.

Gde menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berputar di angka 5 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi tak mencapai target. Ekonomi hanya tumbuh 5,17 persen, sementara target APBN ditetapkan 5,24 persen. Sementara pada tahun 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak cukup kuat menggerakkan perekonomian. Porsi APBN hanya berkontribusi 20 persen terhadap angka pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Gde menegaskan, jika kebutuhan akan efisiensi kerja kementerian dan pejabat negara sudah dianggap mendesak, dengan mempertimbangkan kondisi kemacetan Jakarta, dan mengharuskan lingkungan kerja yang terpusat agar terjadi efisiensi kerja serta koordinasi antar lembaga, maka pilihan yang masuk akal mempertimbangkan biaya dan efetivitas kerja adalah lokasi yang tidak jauh dari ibukota Jakarta.

"Dengan konsep relokasi pusat administrasi pemerintahan, dan bukan memindahkan ibukota, maka bisa dipilih lokasi yang tidak jauh dengan pusat bisnis di Jakarta. Seperti wilayah di Bogor, Tangerang dan Bekasi. Pusat pemerintahan tetap dapat menggunakan akses Bandara Soetta, dan bisa dilengkapi dengan MRT dr lokasi baru pusat pemerintahan ke Bandara Soetta," tegasnya. (Alf)