Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 23 Agu 2019 - 13:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Diminta Batasi Tenaga Kerja Asing

tscom_news_photo_1566541116.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menyatakan, bahwa pemerintah harus mulai memprioritaskan tenaga kerja lokaldalam rangka pembangunan di tahun 2020.

Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja dalam negeriadalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.

"Pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing yang hanya diberi kesempatan pada posisi yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia," kata Hakam di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Hakam menegaskan, karena tenaga kerja ini erat kaitannya dengan dunia industri maka, di satu sisi pemerintah juga diminta memperhatikan secara serius keberlangsungan dunia industri.

Menurut pengamatannya, dunia manufaktur saat ini mengalami tren penurunan.

"Terkait dengan sektor industri perlu mendapatkan perhatian serius karena terjadi kecenderungan deindustrialisasi, yaitu kontribusi industri manufaktur yang terus turun dari waktu ke waktu juga terkait penciptaan lapangan kerja," jelasnya.

Hakam menilai, jika negara mengalami deindustrialiasi, maka ini menjadi situasi buruk bagi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

"Sehingga kontribusi industri manufaktur yang mengalami penurunan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam tahun anggaran 2020. RAPBN ke depan pun dituntut untuk mampu menjawab persoalan ini," tutur Politis PAN ini. (Alf)

tag: #jokowimaruf-amin  #dpr  #komisi-ii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Kasus Pengadaan Alat Kesehatan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, memenuhi panggilan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/4/2024). Dia diperiksa sebagai saksi ...
Berita

Hardjuno Pertanyakan Ketegasan Pemerintah dan DPR Soal Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan public seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu ...