JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wacana pemindahan ibukota negara ke luar Pulau Jawa menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Meski masih sebatas rencana, pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan dianggap kurang tepat.

Bahkan hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan bahwa mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menolak pemindahan ibukota dari Jakarta.

Direktur Eksekutif IDM, Prasetyo Harliabdi mengatakan, survei yang dilakukan IDM dengan metode tanya jawab kepada 1225 ASN dari 800 ribu ASN yang bertugas di pemerintahan pusat.

"Hasilnya, sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibukota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur," kata Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (24/8/2019).

"Sementara 3,9 persen ASN setuju pindah, dan sisanya abstain," sambungnya.

Alasan penolakan ASN didapati 93,7 persen menyatakan mereka khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak kurang bermutu. Karena fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas tersebut banyak di ibukota Jakarta.

Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup di ibukota baru.

"Ketika ditanyakan jika dipaksa pindah bertugas di ibukota baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya dan 19,8 persen mengikuti pindah tugas. Selebihnya menjawab tidak tahu," ujar Prasetyo.

Survei dilakukan sejak 7 Agustus sampai 20 Agustus 2019 di Jakarta.

Survei ini mengunakan metode Multistage Random Sampling dengan jumlah responden 1225 .pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen. (Alf)