Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 29 Agu 2019 - 12:15:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Darurat Papua, Jokowi Diminta Berhenti Bicara Soal Pemindahan Ibu Kota

tscom_news_photo_1567055714.jpg
Presiden Joko Widodo menggendong dua balita di Kampung Kayeh, Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4/2018). Balita berkaus kuning juga bernama Jokowi. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kondisi Papua memanas pasca unjuk rasa yang gelar rakyat Papuazdi Kabupaten Deiyai, Rabu (28/8/2019) kemarin.

Demo yang berujung bentrok itu menelan korban tewas seorang anggota TNI ADakibat terkena panah. Sedangkamdua anggota Polri luka berat.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Presiden Jokowiberhenti berbicara soalisu pemindahan Ibu kota. Pemerintah harusfokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.

Sebab, dia menilai, langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua selama dua pekan terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Pemindahan Ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Dia mengatakan, dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.

"Padahal Presiden Jokowi sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengatakan telah membangun banyak infrastruktur di Papua," katanya.

Dia menilai ada beberapa indikasi persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius, yaitu berbagai aksi mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua, Rabu (28/8) dan masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini.

Karena itu, dia menilai perlu segera dirumuskan oleh pemerintah, agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua. (Alf)

tag: #jokowi  #papua  #komisi-i  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...