JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menko Polhukam Wiranto menyoroti aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai tempat akibat isu pelecehan suku masyarakat Papua di Jawa Timur. Dia berharap aksi unjuk rasa itu tidak ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Sehingga sekarang kalau ada demo-demo lanjutan kita justru khawatir jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang akan merugikan masyarakat," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Kamis (29/8/2019).

Dia menjelaskan, sebenarnya tuntutan-tuntutan masyarakat Papua sudah dipenuhi oleh pemerintah. Kata Wiranto, semua aparat terkait kasus pelecehan suku pada mahasiswa Papua sudah diproses hukum.

"Apakah itu pelecehan apa itu yang katanya satu upaya paksa dari aparat keamanan, kita sudah menyampaikan akan ditindak secara hukum. Apakah aparat keamanan Polisi TNI yang nyata-nyata memang melaksanakan suatu kegiatan di luar batas, itu akan diberi tindakan," ungkapnya.

"Dan masyarakat-masyarakat yang waktu itu sudah jelas-jelas melakukan tindakan melanggar hukum, pelecehan ya pengejekan penghinaan sudah akan dihukum, diusut secara tuntas," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) di Abepura dibakar massa demonstrasi. Bahkan, rumah tahanan pun dijebol massa yang semakin anarkis. Menko Polhukam Wiranto menyayangkan sikap tersebut. Padahal, kantor MRP dibangun menggunakan uang rakyat.

Wiranto mengatakan, sebenarnya demo yang dituntut masyarakat di Papua sudah selesai. Masalah primordial pun menurut dia, telah terjawab.

Bahkan Wiranto mengaku sudah bicara dengan masyarakat Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda di Papua. Sehingga demo-demo yang dilakukan menurut dia, sudah tidak perlu lagi.

"Apalagi demo itu sudah bersifat merusak, membakar, ya. Hari ini saya juga mendapat laporan demo yang berjalan di Abepura ke Jayapura sudah membakar gedung MRP, ya menjebol rumah tahanan, itu semua kan dari uang rakyat dibangun dari uang rakyat. Pemerintah juga mendapatkan dana dari rakyat," kata Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8). (Alf)