JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Politikus Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menilai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tentang pelaksanaan Munas Golkar pada Desember tidak memiliki dasar kuat.

"Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, tidak menjelaskan dengan rinci tentang periodesasi kepengurusan DPP Partai Golkar," kata Sirajuddin dalam pesan singkatnya, Jumat (30/8/2019).

Dalam AD/ART, kata dia, hanya menjelaskan bahwa Munas Partai Golkar dilaksanakan satu kali dalam lima tahun. Begitu pula peraturan lain yang ditetapkan pada tingkat DPP Partai Golkar, tidak ada satupun klausul yang menjelaskan secara dengan rinci tanggal atau bulan penyelenggaraan Munas.

"Yurisprudensi pun ada, diwaktu Pak JK menjadi Ketua Umum Golkar dan terpilihnya ARB menjadi Ketua Umum pada Bulan Oktober 2009, begitupun Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum dalam Munaslub pada Bulan Mei 2016, saya kira Airlangga mendadak mengalami "amnesia" mekanisme," papar dia.

Sementara, kata Sirajuddin, dalam Rapat Pleno di tingkat DPP Partai Golkar, tidak ada satupun klausul atau ketentuan yang mengatur bahwa rapat pleno harus melewati tahapan rapat bidang, rapat bappilu atau rapat harian.

"Justru ketentuan yang tertuang dalam Tata Kerja DPP Partai Golkar. Mengatur bahwa rapat pleno harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan, sama halnya dengan rapat harian, dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, untuk rapat bidang, rapat Bappilu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Janganlah menyampaikan mekanisme Partai Golkar ke ruang publik dengan cara-cara mengkebiri mekanisme yang ada," ujar dia.

Pada bagian lain, dia menganggap Airlangga sebagai Ketua Umum gagal memimpin Partai Golkar. Hal itu terbukti suara Partai Golkar turun, perolehan kursipun turun dari sebelumnya 91 Kursi menjadi 85 kursi.

"Kalau kita komparasi dengan periode Pak Ical, memang kursi Partai Golkar di DPR RI turun menjadi 91 kursi dari 104 kursi, namun perolehan suara pemilih naik signifikan lebih kurang lima juta suara," kata dia. (plt)