JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhtyo Rizaldi kurang setuju TNI menjadi pihak yang disalahkan dalam konflik Papua yang tak kunjung usai. Pasalnya, TNI hanya berstatus bantuan dalam menyelesaikan konflik di Papua.
"Bukan, TNI kan instrumen militer atau hard power-nya pemerintah, sedangkan yang dikedepankan urus keamanan Papua kan polisi, makanya serangan-serangan itu selalu disebut KKB bukan separatis. Bila pemerintah tetapkan itu adalah separatis, pendekatannya militer," kata Bobby saat dihubungi, Sabtu (31/8/2019).
Belum adanya perintah dari pemerintah agar TNI mengambil penuh dalam penyelesaian konflik di Papua, karena pemerintah tidak mau adanya ketengangan yang berpotensi menjadi insiden internasional.
"Maksudnya benar, bukan TNI dalam hal ini. Saya yakin bila pemerintah "perintahkan" TNI operasi militer penuh, selesai semua ini," jelasnya.
Sebelumnya, Prof.Dr. Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Kaldun, yang dihubungi Jumat 30 Agustus lalu menyatakan, pokok permasalahannya bukan terletak pada Koopsus atau kesatuannya. Melainkan terletak kepada Kepemimpinan TNI dalam hal ini adalah Panglima TNI selaku Pengguna Kekuatan.
“Coba bayangkan dari awal sejak terjadi pembantaian 31 pekerja di Nduga pada Desember 2018, tampak sekali Hadi Tjahjanto tidak bisa berbuat apapun, terkesan melakukan pembiaran walaupun korban berjatuhan dimana-mana,mulai dari pekerja sipil, Prajurit TNI, sampai aparat Kepolisian,“ tuturnya.
Seharusnya, Polisi sangat mengharapkan dapat bersandar kepada TNI dalam menghadapi separatis bersenjata di Papua. Tetapi Panglima TNI sendiri dengan keterbatasan pengalaman operasi, tidak mampu memperkuat aparat Kepolisian. Bahkan prajuritnya sendiri menjadi korbanSeparatis Bersenjata.
“Panglima TNI tidak bisa bersikap tegas, jangan mengatakankuatir disebut sebagai pelanggaran HAM, kita harus realistis, memang kepemimpinan Panglima TNI sendiri yang semerawut dan terkesan tidak terencana. Coba lihat, pendorongan logistik TNI dengan pengawalan ketat kok sampai bisa dibantai Separatis Bersenjata pimpinan Egianus Kogoya,” papar Musni.
Karena dari awal Panglima TNI yang tidak memiliki kemampuan manajerial Operasi, tidak mampu dan tidak paham menumpas separatis bersenjata, membuatancaman menjadi meningkat dalam skala dan spektrum yang lebih luas.
“Sehingga sekarang, aparat keamanan menghadapi 2 bentuk ancaman di Papua, yakni ancaman Seperatis Bersenjata (belum selesai), ditambah ancaman baru yakni kerusuhan massal yangsangat masif di Papua, Ini sangat berbahaya,” tambahnya. (ahm)
