JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jangan sampai pemindahan ibu kota hanya menjadi keinginan Presiden Jokowi tanpa mendengar aspirasi rakyat.
"Jadi jangan itu hanya keinginan presiden sendiri atau keinginan kelompok, tapi keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia," kata Fadli dalam seminar pemindahan ibu kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Fadli juga menilai pemindahan ibu kota bukan hanya membutuhkan waktu yang panjang melainkan harus mempuyai payung hukum.
"Karena ada setidaknya lima UU yang harus direvisi," kata dia.
Meskipun, kata politikus Gerindra ini, pemindahan ibu kota banyak dilakukan oleh negara-negara lain, tapi ada syarat penting. Yaitu harus dalam keadaan ekonomi baik, kemiskinan dan pengangguran diatasi.
"Sekarang kita lihat utang luar negeri besar, persoalan pangan dan energi, jadi masih ada persoalan dasar. Lalu tiba-tiba memindahkan ibu kota dengan biaya besar. Ini juga belum ada di APBN lantas siapa yang membiayai pemindahan ibu kota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran," kata dia.
Dirinya khawatir rencana pemindahan ibu kota hanya dalih karena ketidak mampuan mengatasi persoalan yang ada.
"Saya termasuk yang merasakan kalau dilakukan di 2023-2024 akan bernasib sama seperti Esemka. Karena Esemka itu causa pertama. Jadi saya kira akan bernasib sama kurang lebih," tegasnya.(plt)