JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua Bidang Kemaritiman DPP Partai Golkar Junaidi Elvis menepis pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa pengurus diperbolehkan masuk ke kantor DPP. Pasalnya, saat datang pada 29 Agustus, dirinya dilarang masuk ke oleh massa berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang berjaga di dalam Kantor DPP.

"Statement Airlangga yang bilang pengurus DPP Partai Golkar bisa masuk dan keluar kantor DPP Partai Golkar jelas tidak benar. Bohong itu. Tanggal 29 Agustus lalu, saya hendak masuk ke kantor DPP Partai Golkar, namun sama sekali tidak diizinkan oleh preman-preman berseragam AMPG yang berjaga di depan gerbang DPP," ujar Elvis kepada wartawan, Jumat (06/09/2019).

Elvis sangat menyesalkan tindakan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang menutup rapat akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar. Pelarangan masuk DPP juga dialami oleh pengurus pleno lainnya.

"Beberapa hari lalu Ketua DPD I Sultra Ridwan Bae juga tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP Partai Golkar. Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar lainnya juga mengalami hal serupa. Kenapa kita dilarang masuk ke rumah kita sendiri? Padahal jelas-jelas kita pengurus," katanya.

Elvis mengaku tidak ada alasan yang jelas mengapa para pengurus "dicekal" masuk ke dalam kantor DPP. Jangankan untuk menggelar rapat, bertemu dengan Ketum atau Sekjen saja dilarang.

"Para preman berseragam AMPG yang berjaga di gerbang masuk, mengatakan tidak boleh ada yang masuk ke dalam kantor DPP jika tidak ada izin dari Ketum atau Sekjen. Sangat tidak jelas alasan yang diberikan. Apa dasarnya Ketum melarang pengurusnya masuk ke dalam kantornya sendiri. Sikap otoriter seperti ini harus kita lawan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan tidak ada larangan bagi pengurus DPP Partai Golkar masuk ke kantor DPP partai beringin, yang berada di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

"Masuk keluar boleh asal anggota. Kalau yang bukan anggota, pengurus, tidak boleh," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).(plt)