Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 21 Mei 2015 - 12:52:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Publik Kecewa Kinerja DPR, Fahri Salahkan Pemerintah

37FahriH.jpg
Fahri Hamzah (kanan) (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku, tidak masalah kalau publik melihat kinerja anggota dewan masih belum produktif dibanding institusi-institusi negara lainnya, terutama dalam hal legislasi.

Namun, terang Fahri, publik juga harus mengetahui bahwa agenda legislasi juga melibatkan eksekutif. Mengingat DPR setiap membuat rancangan undang-undang harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah.

"Kita ingin beri tahu publik, sebagian besar agenda legislasi bersumber dari eksekutif. Maka kelambatan eksekutif jadi kelambatan dewan. Tapi publik gak mau tahu, akhirnya publik menghukumnya dewan," kata Fahri di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Meski demikian Fahri mengungkapkan, kalau saat ini DPR sendiri sudah melakukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja. Oleh karenanya hal itu juga harus diikuti pemerintah.

"Kami sudah evaluasi, dan laporkan ke presiden soal legislasi ini," jelasnya.

Fungsi legislasi DPR sejauh ini belum menggembirakan. Hingga berakhirnya masa sidang III tahun persidangan 2014-2015 ini, belum satu pun dari 37 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) prioritas tahunan yang disahkan menjadi undang-undang (UU).(yn)

tag: #kinerja dpr  #legislasi dpr  #fahri hamzah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...