JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menanggapi santai pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Probowo Subianto.
Jazuli menilai, komunikasi politik di antara elite itu wajar saja. Termasuk jika kemudian berujung koalisi di pemerintahan sekalipun.
Menurutnya, hal itusah-sah saja jika nanti betulterjadi. "Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," kata Jazuli, Sabtu (12/10/2019).
"PKS jugatidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan. Bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian, kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ungkapnya.
Meski demikian, lanjut Jazuli, komunikasi atau silaturahim antar elite politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich.
"Lebih dari itu, kita berharap terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya. Sehingga pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut," paparnya.
"Kita berharap kalau pimpinan negara dan elite politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan sparatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum," sambungJazuli.
Dalam konteks itulah, menjawab pertanyaan apakah PKS tidak tergoda untuk masuk pemerintahan? Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan, dengan tegas akan lebih mantap dan objektif sikap PKS dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insyaAllah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," tegas Jazuli.
Lagipula, lanjut Jazuli, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat. PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balancessesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," pungkas Jazuli. (Alf)
