JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Lembaga Populi Centermenggelar survei menjelang dua tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Anies.
Survei yang dilakukan Populi pada 9-18 September 2019 ini menggunakan kuesioner eksperimental, secarascientific.
Penelitian dilakukan dengan memberikan dua bentuk kuesioner kepada responden yang membandingkan kinerja Anies dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Kuesioner pertama (kuesioner eksperimen) bertuliskan nama gubernur dan program kerja, sedangkan kuesioner kedua (kuesioner kontrol) hanya berisikan program kerja.
"Kita menggunakan dua kuesioner yang berbeda. Jadi kuesioner yang pertama dengan kita lekatkan nama Gubernur Anies Baswedan dan juga Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama dan juga diksi-diksi program yang melekat," kata peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10/2019).
"Dipertanyakan kontrol ini kita coba tidak ada isi nama gubernur ataupun nama programnya seperti itu. Jadi kita harapkan bahwa dengan kuesioner kontrol tersebut responden benar-benar bisa menjawab dan memilih, menurut mereka program manakah yang sekiranya memang lebih baik," sambungnya.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan, yaitu terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang. Masyarakat menilai kebijakan penataan PKL pada saat Ahok lebih baik dibanding Anies.
"Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama dianggap lebih baik dalam penanganan penataan PKL Tanah Abang dibandingkan dengan kebijakan Anies," kata Jefri.
Hal ini terbukti dalam hasil kuesioner kontrol masyarakat menilai 63,3 persen kebijakan Ahok dinilai tepat, dalam hasil kuesioner eksperimen. Masyarakat menilai kebijakan Ahok 48,7 persen. Sedangkan untuk kebijakan Anies dalam kuesioner kontrol dinilai 25,7 persen, kuesioner eksperimen masyarakat menilai 45,7 persen.
Namun, terkait dengan pengelolaan Monas, kebijakan Anies lebih unggul. Sebab, Monas saat ini dapat digunakan untuk tempat kegiatan pendidikan hingga keagamaan.
"Pengelolaan Monas di era Anies Baswedan itu jauh lebih tepat dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di era Ahok yang kemudian tidak dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial budaya, maupun keagamaan dikarenakan Monas dianggap sebagai zona netral sehingga bebas dari kegiatan," tuturnya.
Dalam hasil kuesioner kontrol masyarakat menilai 78,7 persen kebijakan Anies dinilai tepat, dalam hasil kuesioner eksperimen masyarakat menilai kebijakan Anies 79,0 persen. Sedangkan untuk kebijakan Ahok dalam kuesioner kontrol dinilai 15,3 persen, kuesioner eksperimen masyarakat menilai 13,3 persen.
Diketahui, survei ini dilakukan dengan mendasarkan penarikan sampel sesuai dengan kaidahprobability samplingdi 6 kabupaten/kota di DKI Jakarta.
Samplingdilakukan, dengan jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen denganmargin of errorkurang-lebih 4,00 persen. (Alf)
