JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat kepada nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju resmi diumumkan dan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/10/2019) pagi tadi.
"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tugas besar menanti untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Jazuli di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Mayoritas menteri, menurut Jazuli, bukan orang baru sebagian besar bahkan mantan koleganya di parlemen sehingga dirinya yakinpara menteri akan mudah beradaptasi dan bersinergi dengan DPR.
"Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian sehingga rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan," ucap Jazuli.
Tiga Agenda Kerja Prioritas
Ketua Fraksi PKS DPR ini memberi tiga catatan agenda prioritas pembangunan dan perbaikan yang harus diselesaikan kabinet baru Joko Widodo-Ma"ruf Amin yaitu:
Pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN) terutam pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS. Fraksi PKS sementara ini tetap menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif. "Jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat costnya," tegasnya.
Kedua, sektor ketenagakerjaan bagaimana kementerian menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak SDM bangsa dan menumbuhkan secara masifnya UMKM. Presiden Jokowi sudah menjanjikan akan menyiapkan "omnibus law" untuk regulasi cipta tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM saat pelantikan Presiden.
"Ini klop dengan inisiatif RUU Fraksi PKS yaitu RUU Kewirausahaan Nasional. Jadi Pak Jokowi tidak usah repot-repot lagi menyusun RUU dari awal," ujarnya Jazuli.
Ketiga, sektor kemandirian ekonomi dengan mengerem bahkan menyetop laju hutang negara untuk kemudian melunasinya, mewujudkan kedaulatan pangan hingga swasemba, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.
"Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri," pungkas Jazuli. (Alf)
