JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, saat ini DPRD DKI lebih memprioritaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 dibanding pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Apalagi, kata dia, saat ini Gubernur DKI Anies Baswedan juga nampak tak terbebani menjalankan pemerintahan tanpa pendamping di DKI Jakarta.
"Iyalah anggaran lebih penting (dari pembahasan wagub). Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum aja," kata Taufik, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Taufik mengatakan, pembahasan KUA-PPAS untuk APBD menyangkut uang rakyat Jakarta.
Dengan demikian, DPRD DKI lebih memilih mendahului KUA-PPAS daripada mencari pengganti Sandiaga Uno.
"Makanya kita bilang APBD dulu aja lah. Menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta," ujar Ketua DPD Gerindra DKI itu.
Terlebih DPRD DKI juga bakal tidak mendapatkan gaji selama enam bulan jika pembahasan KUA-PPAS 2020 tak selesai pada 30 November 2019.
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.
Meski demikian, Ia menyebut, proses pemilihan wagub di Jakarta akan dilaksanakan sebelum tahun 2020.
"Wagub sebelum tahun barulah ada," tutur Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
Pada Rabu (23/10/2019) kemarin, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menggelar rapat anggaran KUA-PPAS 2020.
Pemprov merevisi KUA-PPAS 2020 yang diusulkan sebesar Rp 89,441 triliun. Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun.
Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.
"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
PKS sebelumnya mendorong DPRD DKI segera merampungkan proses pemilihan Wagub DKI.
PKS yang mendapat jatah kursi Wagub DKI sudah menyerahkan dua calon kepada DPRD DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. (Alf)