JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan delapan fokus kerja yang akan dilakukannya di hadapan Komisi III DPR.
Pertama, penanganan suatu perkara tidak hanya sekedar mempidanakan pelaku dan mengembalikan kerugian negara namun juga harus dapat memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak terulang lagi.
“Kedua kami akan memonitor beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat perizinan investasi,” kata dia dalam RDP Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Selanjutnya, fokus ketiga Kejaksaan akan melakukan peningkatan peran Kejaksaan dalam mendukung pengamanan aset-aset pemerintah dan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang terbengkalai atau tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain.
"Langkah itu agar aset-aset tersebut bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.
Fokus kerja keempat, kata dia, pihaknya akan memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat mendukung keberhasilan tugas Kejaksaan.
Seperti dengan mengembangkan aplikasi sistem manajemen, pidana umum, pidana khusus, perdata tata usaha negara (datun) dan pengawasan sebagai salah satu persyaratan reformasi birokrasi.
"Kelima, menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah bersih melayani dan menjadikan percontohan untuk satuan kerja lain," lanjutnya.
Keenam dia meminta para Kajati mengunakan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum sehingga terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu sebagai bentuk pelayanan dan keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya, fokus Kejaksaan Agung ketujuh, yakni melakukan optimalisasi sebagai inovasi yang sudah diterapkan dan meningkatkan kinerja di satuan kerja agar diimplementasikan dalam skala nasional.
"Terakhir, memanggil dan menggelorakan optimisme masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS Kejaksaan," jelasnya.
Selain itu Jaksa Agung juga menyampaikan, saat ini sedang menerima calon-calon Jaksa dan berharap bisa memilih calon yang terbaik.
Kejaksaan juga dikatakannya telah berkonsultasi ke berbagai universitas agar lulusan terbaik dapat mendaftar sebagai jaksa. (ahm)
