Oleh Ferdiansyah pada hari Sabtu, 16 Nov 2019 - 11:22:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Wacana Aklamasi, Pengamat: Golkar Balik ke Orde Lama

tscom_news_photo_1573878162.jpg
Ketum Golkar Airlangga Hartanto (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSSNAYAN) --Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi skenario aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar di Munas awal bulan depan.

Pangi mengatakan, sebagai partai tertua di Indones enyarankan agar Munas Golkarmembuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.

Dia berharap dalam Munas nanti tidak ada calon tunggal ketua umum Partai Golkar yang bakal dipilih secara aklamasi. Alasannya, Golkar termasuk partai tertua di Indonesia yang sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia

"Dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi di Jakarta, Jumat(15/11/2019).

Menurut Pangi, jika dalam munas tersebut hanya ada calon tunggal sama saja kembali ke orde baru.

"Partai Golkar bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti," jelas Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.

"Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar," katanya.

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sudah menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas, Kamis, 14 November 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar 2016-2019, Fadhly Alimin Hasyim menyebut ada kabar pejabat pemerintah ikut bermain untuk mengeruk suara dukungan di Munas yang akan digelar 4-6 Desember 2019.

"Santer terdengar informasi tentang adanya oknum pejabat tinggi pemerintah ikut bermain dalam Munas Golkar. Informasi ini beredar luas di kalangan pengurus DPP, DPD I Provinsi dan DPD II Kabupaten/Kota yang sedang menghadiri Rapimnas," kata Fadhly kemarin. (Alf)

tag: #partai-golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement