JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Gagasan Amandemen UUD 1945 tidak untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah sejalan dengan semangat reformasi.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"PDIP perjuangan tidak menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan karena kami berkomitmen terhadap semangat reformasi," kata Hasto Kristiyanto di Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Menurut Hasto masa jabatan presiden yang dipakai Indonesia saat ini masih ideal. Oleh karenanya tidak perlu ada perubahan poin tersebut dalam amendemen terbatas.

"Kekuasaan presiden itu dua kali berdasarkan konstitusi ketentuan, sekarang masih ideal," kata dia.

Bagi PDIP perjuangan, lanjut Hasto, amendemen Undang-undang Dasar 1945 sifatnya terbatas hanya berkaitan dengan haluan negara dan tidak ada agenda lain di luar itu.

Mengingat Indonesia menurut dia adalah bangsa yang besar, oleh karena itu memerlukan perspektif jangka panjang yang mengikat seluruh lembaga tinggi negara dan rakyat.

"Mengikat seluruh lembaga tinggi negara, mengikat seluruh rakyat Indonesia terhadap haluan negara di dalam perspektif 25 tahun 50 tahun bahkan 100 tahun," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar masa jabatan presiden diubah menjadi tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya satu periode.

"Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangan tertulisnya.(plt)