Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 02 Des 2019 - 08:15:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Syarat 30 Persen Dukungan Buka Peluang Perpecahan Golkar Jilid II

tscom_news_photo_1575249325.jpeg
Partai Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Kader Muda Partai Golkar Almanzo Bonara menilai Munas Partai Golkar X yang akan diselengarakan pada Minggu ini telah jauh dari kata demokrasi.

"Munas semestinya menjadi panggung demokrasi untuk menentukan arah strategis partai, malah dibengkokan dengan kebijakan yang terkesan otoriter, dan yang nampak adalah Airlangga Hartarto sedang berpura-pura menjalankan demokrasi di Partai Golkar," kata Almanzo dalam pesan singkatnya, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan, ada hal-hal yang dianggap sangat mencederai hak konstitusi kader mulai dari kebijakan 30% surat dukungan yang menjadi persyaratan utama menjadi calon ketua umum partai Golkar, jelas-jelas ini tidak sesuai dengan AD ART Partai Golkar.

"Di dalam AD ART tidak menyebutkan persyaratan 30% itu harus menggunakan surat dukungan sebagai persyaratan pecalonan, ini hanya akal-akalan kelompok pendukung Airlangga Hartarto untuk memenangkan kandidatnya sebagai ketua umum dengan menabrak mekanisme," ucapnya.

Seharusnya, lanjut Bonara dukungan 30% pemegang hak suara baiknya ditentukan secara langsung melalui voting dalam forum Munas tanpa menggunakan surat dukungan.

"Ini yang sesuai dengan AD ART, sehingga tidak ada tekan menekan dan pemaksaan terhadap DPD untuk memberikan dukungan politik. Saya kira persyaratan 30 % surat dukungan harus dicoret, jika persyaratan ini masih terus di paksakan masuk menjadi salah satu persyaratan pencalonan di Munas nanti, maka yang saya kahwatikan malah memunculkan kegaduhan dalam Munas, dan memungkinkan terbuka lagi tabir perpecahan jilid dua diinternal Golkar," jelasnya.

Oleh karena itu Bonara menilai bukan zamannya lagi bagi partai Golkar menggunakan cara-cara kusam mengkebiri kebebasan berdemokrasi di internal, Golkar harus mengarah menjadi partai yang dewasa dan modern dalam pengelolaan organisasi termasuk membangun paradigma berdemokrasi. (ahm)

tag: #partai-golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...