JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas ancaman paham radikalisme di jajaran perusahaan BUMN.

"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," kata Erick di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sayangnya, Erick enggan menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dibahas dengan Mahfud terkait radikalisme dalam pertemuan tersebut.

"Ya, saya nggak boleh cerita lah," tegasnya.

Menurut Erick persoalan ideologi sudah jelas, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, dan tidak ada ideologi lain di Indonesia.

"Yang namanya ideologi kan Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, itu sudah diputuskan. Bukan saat ini loh, the founding father jaman dulu," paparnya.

Diakui Erick, berkembangnya paham radikal di kalangan BUMN lebih karena mereka mendapatkan pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.

"Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," jelasnya.

Erick juga menyatakan, dalam pertemuan tersebut Mahfud menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme.

"Ya harus (merealisasikan saran Mahfud), kan Menko. Kalau Menko yang perintah kita harus," kata dia tanpa mau mengumbar apa yang disarankan Mahfud.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius juga memberikan tanggapannya tentang adanya pegawai di BUMN yang terpapar radikalisme.

Bahkan, menurut Suhardi Alius paham radikalisme tidak hanya ada di BUMN, tetapi juga ada di institusi lain.

"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," sebutnya baru-baru ini. (ahm)